Potensi PNS tidak Netral Cukup Tinggi‎

BANTUL, KRJOGJA.com – Pelaksanaan pencoblosan Pilkada Bantul bakal dihelat 9 Desemer 2020. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantulpun makin gencar mencegah potensi terjadinya politik uang dalam pemilihan Bupati Bantul tersebut. Mulai pendampingan hingga sosialisasi kepada pemerintah desa, serta mendorong karang taruna desa sebagai representasi pemuda mengawal pesta demokrasi agar berintegritas menolak politik uang.

‎Sementara Ketua /Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Bantul Harlina SH, Senin (5/10) mengatakan, hingga kini terdapat 12 desa di Bantul menyatakan komitmennya anti politik uang. Desa itu merupakan kelanjutan pemilihan masa pemilu legislatif dan Pilpres 2019. Sehingga ada kemungkinan terus bertambah. Salah satu desa di Kecamatan Kasihan juga meminta pendampingan dan edukasi menuju desa anti politik uang.

Bawaslu terus mendorong desa lain punya komitmen bersama dalam mewujudkan desa anti politik uang. Selain potensi terjadinya politik uang, di Pilkada Bantul dengan kandidat calon bupati petahana dan Wakil Bupati Bantul petahana. Sehingga ketidaknetralan PNS dalam pilkada sangat mungkin terjadi. Bawaslu tengah menelusuri adanya dugaan seorang PNS mengumpulkan pegawai harian lepas untuk kepentingan pilkada.

BERITA REKOMENDASI