PP Muhammadiyah Desak KPK Pulihkan Kepercayaan Publik

BANTUL, KRJOGJA.com – Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinam Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) agar mengusut tuntas kasus suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan Dkk dengan profesional, cepat dan tidak takut menghadapi tekanan. 

"Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap KPK dapat dipertahankan, sekaligus memulihkan nama baik Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu," kata Iwan Satriawan SH MCL PhD, selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah di kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Ringroad Selatan, Bantul, Selasa (14/1/2020) sore.

Didampingi Rahmat Muhajir Nugroho MH (Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah), Muftie Hakim MH, Yuris Reza, Iwan Satriawan mengatakan, Majelis Hukum dan HAM PP juga mendesak Pimpinan PDIP untuk menjalankan komitmen terhadap penegakan hukum yang merupakan salah satu prinsip negara hukum dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tidak menghalang-halangi proses hukum yang sedang berlangsung yang melibatkan kader PDIP dan Komisioner KPU.

Selain itu, mendesak Presiden dan KPU untuk menghormati prinsip negara hukum dengan menghindari campur tangan (intervensi) terhadap pengusutan kasus suap ini. Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah juga mendesak DPR untuk memanggil pejabat PTIK untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban secara kelembagaan terhadap sikap dan tindakan polisi di PTIK yang telah melakukan persekusi dan penghalang-halangan penyidik KPK dalam menjalankan tugasnya.

Yuris Reza dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menambahkan, kasus suap ini menunjukkan adanya gejala pelemahan KPK. "Bahkan adanya Dewan Pengawas KPK pengungkapan kasus berjalan lambat karena OTT harus meminta izin. Dewan Pengawas tak ubahnya seperti Dewan Perizinan," katanya.(Jay)

KPK

BERITA REKOMENDASI