Rancangan Perpres OTK Hilangkan Independensi KPK

BANTUL, KRJOGJA.com – Rancangan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kelola (OTK), Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih dalam upaya eksekutif menempatkan KPK di bawah kendali eksekutif.

"Tren ini merupakan hal yang negatif karena pemerintah tidak menunjukkan political will yang tunduk pada konsep rule of law dan constituanslism yang dianut oleh Indonesia," kata Dr Trisno Raharjo SH MH, Ketua Pengurus Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Kampus Utama Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Ringroad Selatan, Bantul, Senin (30/12/2019).

Didampingi Rahmat Muhajir Nugroho SH MH (Sekretaris) dan anggota lainnya dosen Fakultas Hukum (FH)-UAD, Trisno Raharjo, menyampaikan 3 hal rekomendasi. Pertama, meminta agar pemerintah untuk menghormati independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui penyusunan Perpres yang tidak melemahkan dan menghilangkan independensi KPK.

"Kedua, pembentukan Perpres ini bertentangan dengan materi UU-KPK," ujar Trisno Raharjo. Ketiga, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah meminta agar presiden tidak membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan presiden harus tunduk kepada UUD 1945.

"Di dalam UU 1945 dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3 menegaskan, Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional," tambah Rahmat Muhajir Nugroho juga Dekan FH-UAD. (Jay).
 

BERITA REKOMENDASI