Rekrutmen Hakim Harus Dipilih Manusia Terbaik

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Guna menjaga integritas hakim di Indonesia, mestinya sistem perekrutan hakim harus melalui pilihan yang benar-benar selektif, dipilih manusia yang terbaik sehingga layak menjadi hakim yang mampu menjalankan peradilan dengan pertimbangan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hal tersebut dikemukakan HM Idham Samawi anggota Komisi III DPR RI saat menjadi nara sumber dalam acara edukasi publik untuk membangun sinergi kemitraan strategis dalam rangka menjaga integritas hakim, yang diselenggarakan Komisi Yudisial Republik Indonesia di Pendapa Pemkab Bantul Unit Manding, Kamis (09/12/2021).

“Perekrutan hakim mestinya jangan hanya mengambil asal sarjana hukum kemudian coba- coba ikut seleksi setelah lulus diberi mandat menjadi hakim. Tetapi sebaiknya harus diketahui tabiat dan perilaku sejak dari SD, SMP, SMA hingga bagaimana proses memperoleh kesarjanaanya,” ungkap HM Idham Samawi.

Idham Samawi mengambil contoh peradilan di Indonesia yang mestinya tidak harus terjadi di Indonesia, yakni ada seorang nenek mencuri bebera coklat dan divonis selama beberapa bulan, padahal nenek tersebut warga yang miskin. Ketika mencuri coklat nenek itu sedang membutuhkan makan.

Itulah cermin peradilan di Indonesia, mestinya kasus nenek curi coklat itu tidak sampai ke ranah pengadilan, sedangkan kemiskinan seperti yang jalanani nenek tersebut adalah tanggung jawab negara. Menurut HM Idham Samawi, ide partisipasi yang amat perlu menjadi pemikiran bersama tentu bukan suatu langkah yang masuk dalam proses peradilan.

Upaya tersebut bukan saja kurang pada tempatnya, tetapi juga akan punya potensi mengganggu proses. Untuk itu penting dipikirkan suatu partisipasi keadilan yang dapat dirumuskan dalam tiga arena.

Pertama, partisipasi dalam kerangka membentuk suatu sistem pendidikan yang sedemikian rupa sehingga yang lahir dari rahim pendidikan adalah kenerasi yang cerdas, berakhlak mulia dan berkepribadian Indonesia. Kedua, apa yang kerapkali menjadi tantangan adalah ketika kedudukan sebagai hakim, telah menjadi tidak ubahnya sebagai lapangan kerja pada umumnya, khusus di sektor privat karena itu rekrutmen hakim harus diatas itu semua.

Ketiga, adanya kebutuhan dalam ikut membentuk iklim keadilan di masyarakat. Iklim keadilan adalah keadaan dimana suatu perilaku tidak adil, suatu perilaku yang mengabaikan perikemanusiaan, tidak akan mendapatkan tempat. ”Mereka yang punya keinginan untuk bekerja dengan mengandalkan transaksi ,tidak saja tidak mengoperasikan upaya, akan tetapi keberadaannya sendiri juga bermasalah,” pungkasnya. (Jdm)

BERITA REKOMENDASI