IMOGIRI, KRJOGJA.com – Jumlah kunjungan wisatawan ke Objek Wisata Gua Cerme Selopamioro Imogiri Bantul terus merosot. Sebagai perbandingan, terdapat selesih angka cukup jauh dibanding tahun sebelumnya. Kondisi tersebut ditengarai akibat banyaknya objek wisata yang terus bermunculan di Bantul belakang ini.
Karena itu, pengelola Gua Cerme berharap ada solusi terkait penarikan retribusi ganda di objek itu. Penarikan retribusi dua kali itu tidak bisa dihindari lantaran posisi gua di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul.
Ketua Pengelola dan Pokdarwis Gua Cerme, Suwarlan, Minggu (16/12) mengatakan, jumlah wisatawan yang memanfaatkan Goa Cerme untul liburan tahun 2017 lalu mencapai 11 ribu. Sebaliknya. meski sudah masuk dipengujung tahun 2018, jumlah karcis yang keluar masih angka 7 ribu kunjungan.
"Jumlah wisatawan ada kecenderung menurun dari tahun ke tahun, ini sudah Desember saja jumlahnya sekitar 7 ribu," ujarnya usai Sosialisasi Sadar Wisata oleh Dinas Pariwisata (Dispar).
Suwarlan mengakui persaingan antar objek wisata di Bantul sekarang ini kian sengit. Meski begitu, Goa Cerme sebagai objek wisata minat khusus, tidak membuat pengelola risau. Disisi lain, goa dengan aliran air sungai bawah tanah ini seperti dimiliki dua kebupaten.
"Mulut goa berada di tebing sekaligus batas wilayah Bantul dan Gunungkidul. Lorong goa itu panjangnya 1,2 kilometer dan pintu keluar di Giritirto Panggang, Gunungkidul. Warga Bantul sebenarnya lebih dulu mengembangkan. Baru kemudian Gunungkidul juga memungut retribusi," ujarnya.
Dijelaskan, datang ke Goa Cerme dipintu masuk akan membayar retribusi Pemda Bantul Rp 6.000, setiap pengunjung. Jika ingin masuk lorong gua, mesti merogoh kocek lagi untuk retribusi Pemda Gunungkidul Rp 3000 per-orang. Penarikan retribusi sampai dua kali bagi Suwarlan mempengaruhi kenyamanan wisatawan.
Terkait adanya dua kali penarikan retribusi, Anggota Komisi B DPRD DIY, Aslam Ridlo menilai Goa Cerme punya daya tarik wisata luar biasa. Sehingga Bantul dan Gununkidul berupaya mengeruk pemasukan pendapatan asli daerahnya.
Idealnya, kata Aslam memang harus dicarikan solusi agar tidak terus menjadi kendala. Dewan dan Dinas Pariwisata akan merumuskan solusi ditingkat pemerintah. "Soal pembagian wilayah pengelolaan ini jadi PR (pekerjaan rumah) yang kewenangannya di provinsi," jelasnya. (Roy)