Sengketa Kewenangan DPD dan DPR RI, Abdul Kholik Raih Doktor

BANTUL, KRJOGJA.com  – Calon anggota DPD terpilih asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah Abdul Kholik barusaja meraih doktor ilmu hukum dengan predikat memuaskan (cumlaude) dari Fakultas Hukum Unisula Semarang.

Dia berhasil meraih gelar doktor atas Disertasi berjudul “Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dalam Penerapan Sistem Bikameral di Indonesia” khususnya antara DPD dan DPR RI.

Sementara Gusti Kanjeng Ratu (GKR) saat ditemui di Bantul Minggu (14/7) Hemas mengaku apresiasi atas keberhasilan Abdul Kholik. Ia menegaskan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus diperkuat. 

Menurut GKR Hemas, penelitian dan disertasi ini merupakan sumbangan besar bagi DPD RI dan Ketatanegaraan Indonesia. Bahkan, memberi apresiasi dan bangga atas prestasi dari rekan sesama calon anggota DPD RI tersebut.
Anggota DPD asal DIY ini  sepakat dengan gagasan yang diusung Kholik. Baginya DPD memiliki peran yang sama dengan DPR. Keduanya merupakan lembaga yang sama-sama representasi dan mewakili rakyat. Fungsi kelembagaan DPD RI harus terus diperkuat.

"Saya setuju sepenuhnya dan menyampaikan penghargaan yang tinggi terhadap disertasi dan pemikiran Pak Abdul Kholik,” kata permaisuri Sultan Hamengku Buwono X yang terpilih kembali menjadi anggota DPD RI untuk keempat kalinya.

Kepada wartawan, Kholik menuturkan penelitiannya menyimpulkan telah terjadi sengketa kewenangan negara antara DPD RI dengan DPR RI. DPD menganggap DPR telah mereduksi, mendegradasi, mendelegitimasi dan menghambat kewenangan legislasinya. Dengan demikian, tidak dapat melaksanakan  fungsinya secara optimal."Sedangkan DPR berpandangan kewenangan legislasi DPD terbatas sesuai dengan ketentuan dalam UUD-NRI Tahun 1945,” tutur Kholik.

Akibat sengketa kewenangan itu, pelaksanaan sistem ketatanegaraan pascaamandemen UUD 1945 menimbulkan hubungan antarlembaga negara yang tidak sinergis dalam menerapkan sistem bikameral antara  DPD dengan DPR.

Bila dibiarkan, sengketa kewenangan ini berpotensi melahirkan kegagalan sistemik. Karena itu, perlu dilakukan upaya penyempurnaan dan perbaikan secara menyeluruh  di tataran fundamental norma maupun instrumental norma.

Ditambahkannya, kewenangan DPD dengan DPR hampir setara, meski terbatas di ruang lingkup  terkait kepentingan daerah atau otonomi daerah. Dalam Pemilu 2019 yang baru lalu,  Kholik terpilih menjadi anggota DPD RI periode 2019-2024 mewakili Dapil Jawa Tengah.  (Aje)
 

BERITA REKOMENDASI