Sistem Satu Data Cegah Duplikasi

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten Bantul tengah mengumpulkan data sektor dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menyusul adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan Juni lalu. Adapun sistem ini dilakukan guna mencegah duplikasi data. Dengan data yang terpusat dan valid, perencanaan pembangunan akan lebih akurat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bantul Fenty Yusdayati menuturkan ada banyak data sektoral yang harus disatukan dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. "Prinsip kita prioritaskan data sektor ekonomi dahulu atau pun yang berhubungan dengan perekonomian misalnya UKM, perusahaan, industri dan sebagainya. Nanti data akan dipilah-pilah. Kami dari Diskominfo sebagai walidata termasuk keamanan," tegasnya.

Fenty menyatakan pada tahun 2020 pihaknya mengalokasikan anggaran khusus untuk metadata. Metadata yakni kumpulan dari data-data yang terkumpul seperti jumlah penduduk, lahan pertanian, pekerja, jumlah pengangguran, dan sebagainya. Kriteria data, imbuhnya juga harus disamakan.

"Akan ada diskusi dan bimbingan lebih lanjut. Data juga akan dikomparasikan dengan BPS dan instansi terkait terutama soal kriterianya karena soal kriteria ini penting," jelasnya.

Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, menambahkan kasus yang terjadi di Bantul beberapa kali menemukan perbedaan data dari beberapa OPD. Perbedaan data berakibat pada anggaran yang tidak dapat terserap. Ditambahkannya, berdasar pengalaman, perencanaan yang tidak berbasis bukti dapat melahirkan duplikasi.

"Data tunggal lebih memudahkan akurasi untuk merencanakan kebijakan pemerintah. Sehingga harus ada data yang bersifat tunggal, tidak multiversi. Juga harus ada sinkronisasi data antar OPD, antar level pemerintahan," ujarnya.

Wabup berharap OPD di Bantul dapat lebih proaktif dalam menyampaikan data yang nanti akan diolah menjadi satu data. (Aje)

BERITA REKOMENDASI