Sosialisasi Struktur Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018

BANTUL, KRJOGJA.com – Desentralisasi pemerintahan sudah dicanangkan di Indonesia, yang memungkinkan untuk beberapa daerah di Indonesia menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Dengan adanya desentralisasi tersebut diharapkan daerah daerah dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Meski demikian dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintah daerah tetap membutuhkan kucuran dana dari pemerintah pusat untuk mendanai pembangunan di daerah-daerah. Untuk lebih menyempurnakan kebijakan desentralisasi yang dimulai pada tahun 2001, pemerintah Indonesia membuat Kebijakan tentang Dana Desa di Indonesia pada tahun 2015 lalu.

Dengan berjalannya kebijakan ini pastinya timbul risiko-risiko yang muncul dan berpotensi untuk menghalau jalannya pemerintahan di desa yang bertujuan untuk membangun desanya masing-masing, himbau tim pengabdian masyarakat. Maka dari itu, jalannya pemerintahan di desa dinilai belum optimal.

Menghadapi tantangan tersebut dosen Prodi Akuntansi Universitas Alma Ata (UAA) melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat bertema ‘Sosialisasi Struktur Pengelolaan Keuangan Desa’ di Kalurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 20 sampai 30 Desember 2021.

BERITA REKOMENDASI