SPN DIY Belajar Cara “Demonstrasi” yang Taat Aturan

BANTUL, KRJOGJA.com – Beberapa hari terakhir publik dikejutkan dengan aksi penyiraman bahan bakar saat unjukrasa yang membuat empat orang polisi di Cianjur Jawa Barat mengalami luka bakar. Belum habis di situ, kejadian terkait aksi demonstrasi lainnya kembali menyita perhatian saat beberapa buruh ditangkap polisi lantaran melakukan aksi penyampaian aspirasi tepat saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato di gedung Parlemen Senayan. 

Kejadian-kejadian terkait aksi demonstrasi tersebut mendapat tanggapan dari DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) DIY yang lantas melakukan sosialisasi pada anggotanya tentang penyampaian aspirasi di muka umum, Minggu (18/8/2019). Ketua Serikat Pekerja Nasional DIY Abu Taukid, mengungkap buruh sangat dekat dengan aksi penyampaian aspirasi di muka umum ketika terjadi ketidakadilan dalam perusahaan. 

“Di sini kami ingin sampaikan ke seluruh anggota untuk menaati hukum jika hendak melakukan penyampaian aspirasi di muka umum. Sesuai slogan kita untuk menaati aturan dan prosedur hukum yang berlaku. Harapannya hal-hal tidak diinginkan akan terminimalisir. Ketika melakukan demonstrasi atau aksi audiensi kita sudah punya dasar hukumnya. Ketika di masing-masing perusahaan ada masalah bisa diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku,” ungkapnya di sela acara. 

Alasan tersebut yang membuat SPN DIY melakukan sosialisasi pada anggotanya yang tercatat berjumlah 3.500 orang di tujuh perusahaan seluruh wilayah DIY. “Kita menilai sosialisasi ini sangat penting agar kami tahu dan paham tata caranya. Kami di kegiatan keburuhan aktif dengan kerjasama disnaker atau serikat pekerja lainnya namun selama ini kami memang belum pernah melakukan aksi secara mandiri,” tandas dia. 

Dari penyampaian yang didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945, UU nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum dan Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2008, SPN DIY mengaku mendapatkan pemahaman tentang tata cara melakukan aksi demonstrasi. “Misalnya ada aturan dan tata cara terkait surat-menyurat kemudian mekanisme di lapangan. Prosedur dari tingkat Polsek hingga Polda yakni pemberitahuan dalam waktu minimal 3×24 jam sebelum agenda disampaikan semua dalam sosialisasi ini,” tandas dia. 

SPN DIY sendiri selama ini memilih aksi demontrasi sebagai opsi terakhir untuk mengurai permasalahan antara buruh dan perusahaan. Mereka mengaku berupaya menyelesaikan permasalahan di internal perusahaan dengan pendampingan hukum dari organisasi. (Fxh)

 

BERITA REKOMENDASI