Tanah Tutupan Jepang Bakal Dikembalikan Kepada Pemilik Sah

Editor: Agus Sigit

BANTUL, KRJOGJA.com – Tanah tutupan atau tanah yang pernah dikuasai pemerintah Jepang tahun 1943 dan ditinggal menjelang Indonesia merdeka tahun 1945 akan dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya yang mempunyai bukti kepemilikan. Tanah tersebut ada sekitar 45 bidang yang letaknya sebagian besar ada di wilayah Kalurahan Parangtritis dan sebagian akan dilalui Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS). Penyelesaian tanah tutupan Jepang tersebut merupakan target program Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Kepala Badan Pertanahan Nasional Bantul Iskandar Subagya SH, tanah yang ditinggalkan Jepang kemudian dikuasai lagi oleh masyarakat itu mestinya sudah diselesaikan 10 tahun kemudian atau tahun 1953 ,tetapi hingga sekarang belum dituntaskan sehingga menjadi target GTRA untuk diselesaikan.
Untuk penyelesaian tersebut akan dilakukan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan Pemanfaatan Tanah ( IP4T). Sebelum dilakukan inventarisasi harus dilakukan pemathokan. “Mestinya dana untuk pemathokan dianggarkan dari Danais, tetapi karena waktunya terlambat sehingga menggunakan pathok yang sudah dipasang oleh masyarakat,” papar Iskandar.
Pamathokan dan inventarisasi tersebut untuk mengetahui siapa yang menguasainya, berapa luas bidangnya, letaknya dimana. Setelah pemathokan akan diverivikasi benarkah yang menguasai tanah saat ini para ahli warisnya atau keturunannya atau orang lain yang memperoleh bukti yang syah. ‘Yang menguasai saat ini kan belum tentu ahli warisnya,” imbuhnya.
Tanah tutupan Jepang atau tanah Istimewa I ini sudah ada pengambilan keputusan oleh Gubernur DIY selaku Ketua GTRA akan dikembalikan kepada pemilik atau ahli waris yang mempunyai pembuktian sah. Karena Jepang saat menguasai tanah tersebut belum tentu membayar. Juga belum tentu menyewa, karena tidak ada buktinya. Secara logika menjajah kalau membeli tanah tidak masuk akal.
Setelah verifikasi akan dilakukan penataan melalui konsolidasi tanah. “Memang targetnya tidak sebentar . Tahun ini targetnya baru tahapan inventarisasi. Untuk proses sertifikasi bisa sampai tahun 2024,” ungkapnya.
Sementara ditanya tentang program PTSL, BPN Bantul sudah mampu melakukan sertifikasi melalui PTSL mencapai 96,5 persen. Kepala BPN Bantul optimis untuk mencapai target 100 persen bisa diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan. (Jdm).

BERITA REKOMENDASI