Tanggap Darurat, Pemkab Bantul Siapkan Dana Tak Terduga Rp 3 M

BANTUL, KRJOGJA.com – Pemerintah Kabupaten Bantul saat ini tengah menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul dampak cuaca ekstrem yang rentan berimbas pada kerawanan bencana. Adapun status tanggap darurat ini akan berlangsung hingga 30 April mendatang. Sementara itu Pemkab Bantul menyiapkan dana tak terduga sebagai antisipasi dan penanganan bencana sebesar Rp 3 miliar.

Bupati Bantul, Drs H Suharsono didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Drs Helmy Jamharis,MM Jumat (6/3/2020) menuturkan dana tak terduga ini disiapkan sebagai langkah preventif antisipasi bencana.

“Sebagai kepala daerah saat terkena musibah , saya langsung mengumpulkan jajaran pimpinan dan stakeholder terkait untuk berkoordinasi apa yang harus kita lakukan denga cepat, seperti halnya dulu saat musibah badai cempaka seperti beberapa waktu lalu,” jelas Bupati.

Bupati juga meminta pendataan segera dilakukan terutama terkait kerusakan infrastruktur dan beberapa kerusakan lain. “Data harus sudah dikumpul secepat mungkin sehingga jika kita diminta mengajukan ke propinsi atau bahkan pusat sudah siap,” tegasnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, Drs Dwi Daryanto, MSi menambahkan sejak 29 Desember 2019 lalu Bantul menetapkan status siaga darurat bencana. Namun karena kondisi cuaca ekstrim terus berlangsung maka terhitung mulai 5 Maret hingga 30 April mendatang status naik menjadi tanggap darurat.

“Cuaca masih ekstrem dan dari has kajian kami dengan banyak kejadian bencana sejak kemarin bersifat massif sehingga kenaikan status sangat mendesak dilakukan. Cuaca ekstrem yang menyebabkan sarpras mengalami kerusakan, tanggul jebol, halaman rumah warga tergenang air kondisi ini patut lebih diantisipasi,” urainya.

Terkait kerugian, hingga saat ini kerugian secara menyeluruh belum dapat dihitu g meski demikian diprediksikan kerugian di masyarakat sudah mencapai lebih dari Rp 300 juta. Sementara kerugian infrakstruktur rusak masih terus dihitung.

Harapannya perbaikan infrakstruktur sumber dana tidak hanya dari daerah tetapi dari mana saja.

Ditanya pembangunan shelter atau tempat pengungsian, Dwi menjelaskan pembangunan tempat pengungsian dan dapur umum memakan anggaran besar dan belum perlu dibuat. Meski demikian ia menginstruksikan kepada jajaran camat dan desa untuk siaga menyiapkan tempat yang memadai dari sisi fasilitas umum ketika terjadi bencana sewaktu-waktu dan harus mengungsi. Ia kemudian mengambil contoh tempat-tempat yang disiagakan seperti sekolah, balai desa atau pertemuan, musala dan sebagainya. (Aje)

BERITA REKOMENDASI