Tekan Defisit APBD 2020, PHL Bantul Bakal Ditata Ulang

Editor: KRjogja/Gus

BANTUL, KRJOGJA.com – Sebagai bagian dari menekan defisit APBD 2020 di Kabupaten Bantul, DPRD Kabupaten Bantul meminta eksekutif melakukan penataan tenaga Pegawai Harian Lepas (PHL). Penataan ini dilakukan mengingat besaran anggaran untuk gaji, premi dan uang asuransi bagi tenaga PHL yang mencapai Rp 95,6 miliar.

Ketua DPRD Bantul, Hanung Rahardjo,ST, Kamis (2/1) menuturkan dana anggaran PHL di Kabupaten Bantul menyedot anggaran cukup besar. Sementara itu dari hasil evaluasi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X posisi alokasi dana ini ditulis tidak diperkenankan.

"Bunyi hasil evaluasi gubernur ada 2 yakni tidak diperkenankan dan dirasionalisasi. Nah untuk alokasi bagi tenaga PHL tersebut bunyi evaluasi tidak diperkenankan. Meski demikian kami kemudian melakukan 'sounding' supaya dana ini tetap dapat ditetapkan. Akhirnya oleh Gubernur disetujui dana anggaran ini ditetapkan tetapi ada catatan untuk Bantul supaya melakukan penataan atas tenaga PHL yang jumlahnya banyak sekali pada tahun berikutnya," urai Hanung didampingi Ketua I DPRD Bantul, Nur Subiyantoro,SI.Kom, Kamis (2/1).

Hanung menambahkan atas catatan ini pihaknya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul. Selain itu status PHL di Bantul selama ini berdasar SK Kepala Dinas padahal idealnya pengangkatan PHL melalui Surat Keputusan (SK) Bupati atau bahkan SK Gubernur.

"Pasca evaluasi Gubernur, imbuhnya dari provinsi menyatakan tetap diperbolehkan menganggarkan bagi pembiayaan PHL namun tetap ada penataan. Secara teknis penataan ini dilakukan untuk menekan dan merasionalisasi kegiatan-kegiatan tertentu yang dinilai kurang efektif," jelasnya.

Ditambahkannya apabila Pemkab Bantul melakukan rasionalisasi dengan pengurangan PHL akan berdampak negatif pada kepentingan nasib orang banyak. "Kami tidak ingin ada rasionalisasi yang berdampak pada pengurangan tenaga maka direncanakan akan ada penataan," tambahnya lagi.

Seperti diketahui APBD Bantul 2020 resmi ditetapkan. Dari defisit sebelumnya Rp 12,11 persen berhasil ditekan menjadi 6,9 persen dengan nominal pemangkasan Rp 116 miliar, sehingga total APBD 2020 Rp 2,2 Triliun. Beberapa pos anggaran yang dihapus dan dirasionalisasi di antaranya pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menelan anggaran Rp 16 miliar,  mobil dinas (mobdin)  dan motor pejabat senilai Rp 6,5 miliar, pembangunan gedung Metrologi senilai Rp 6 miliar, baju dinas anggota DPRD senilai Rp 350 juta, pengadaan sound sistem ruang paripurna Rp 600 juta dan pagar Rp 200 juta.

Sementara untuk rasionalisasi dan pemangkasan di antaranya anggaran perjalanan dinas DPRD yang dirasionalisasi hingga Rp 2,4 miliar. Selanjutnya proyek Cinomati dari anggaran Rp 30 miliar menjadi Rp 10 miliar. (Aje)

 

BERITA REKOMENDASI