Tidak Ada Perusahaan di Bantul Ajukan Keberatan UMK

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Sebanyak 600 perusahaan di Bantul siap membayar Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang diberlakukan mulai 1 Januari 2019 sebesar Rp 1.649.800 per bulan. Hal ini karena hingga batas akhir 20 Desember 2018, tidak ada perusahaan yang mengajukan permohonan untuk melakukan penundaan pemberian upah sesuai UMK 2019.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul Ir H Heru Suhadi MT, batas waktu bagi perusahaan yang menyatakan keberatan dan akan melakukan penundaan pembayaran upah kerja bagi karyawan sesuai UMK yang berlaku mulai 2019, sudah berakhir 20 Desember 2018. Akan tetapi hingga Sabtu (22/12/2018), tidak ada perusahaan yang mengajukan permohonan untuk melakukan penundaan.

Oleh karena itu, dinyatakan semua perusahaan di Bantul siap membayar UMK yang mulai berlaku 1 Januari 2019 sebesar Rp 1.649.800. "Berarti semua perusahaan di Bantul sudah siap membayar upah UMK yang naik dari Rp 1.572.150 pada tahun 2018, dan mulai 1 Januari 2019 menjadi Rp 1.649.800," jelas Heru.

Heru Suhadi menambahkan, jika ada permohonan penundaan UMK 2019 oleh perusahaan bukan berarti pihak perusahaan tidak membayar upah sesuai ketetapan pada bulan yang terlewatkan. Akan tetapi kekurangan nilai upah pada bulan terlewatkan tersebut tetap wajib dibayarkan, hanya ditangguhkan. Sedangkan perusahaan yang sudah mampu membayar upah karyawannya lebih dari nilai UMK, tidak boleh menurunkan nilai upah sesuai UMK 2019.

Heru Suhadi membenarkan, hingga sekarang masih ada perusahaan skala kecil di Bantul yang belum mampu membayar upah pekerjanya sesuai nilai UMK yang berlaku. Namun pihak pekerja tidak menuntut kenaikan upah, karena jika upahnya dinaikkan perusahaan akan mengalami gulung tikar.

"Agar perusahaan tetap berjalan dan pekerjanya tidak menjadi pengangguran, sehingga secara kekeluargaan dari kedua pihak, upah kerjanya masih di bawah UMK tetapi perusahaan tidak tutup," jelasnya. (Jdm)

BERITA REKOMENDASI