Tolak UMK 2017, Buruh Gugat SK Gubernur ke PTUN

Editor: KRjogja/Gus

BANTUL (KRjogja.com) – Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menggugat Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penetapan UMK DIY 2017 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta yang didaftarkan Kamis (19/1). ABY menuntut pembatalan SK yang ditetapkan 1 November 2016 karena dinilai tidak berpihak ke buruh/tenaga kerja.

Penggugat individu dilakukan buruh secara pribadi yaitu Patra Jatmika, Safariyanto, Markus, Moh Anwari, Yoseph Pranoto selain mewakili beberapa serikat buruh diantaranya FSP LEM, Aspek Indonesia, Sekolah Buruh Yogyakarta (SBY). "Penetapan UMK di kisaran Rp 1,5 juta jelas sudah tidak sesuai kebutuhan buruh, dari aspirasi buruh harusnya di kisaran Rp 2 juta- Rp 2,5 juta," papar Bendahara ABY, Deenta Juliant di sela pendaftaran gugatan.

Deenta menyatakan penetapan UMK 2017 tidak dilakukan berdasarkan UU No 13/20013, UU no 21 tahun 2000 hingga Permenakertrans No 21 tahun 2016 tentang KHL. "Sebelum UMK 2017 ditetapkan, kita sudah mengajukan beberapa usulan besaran UMK yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak. "Kami mohon PTUN membatalkan SK Gubernur tentang UMK sehingga prosesnya bisa diulang dan besaran upah buruh bisa ditentukan sesuai dengan kebutuhan hidup layak,” teangnya.

UMK yang diberlakukan, lanjut Deenta, terbilang sangat rendah dan menjadi problem bagi buruh. "Sebab hampir semua kebutuhan naik. Seperti tarif dasar listrik yang mengalami kenaikan pada awal tahun ini. Meski bukan golongan yang disubsidi namun buruh rata-rata menggunakan listrik golongan 900 VA, demikian pula terjadi pada harga  sembako di Jakarta dan DIY tidak berbeda sementara UMK yang ditetapkan jauh berbeda,“ ungkapnya

Sekjen ABY Kisnardi menambahkan, Gubernur tidak memperhatikan situasi saat UMK 2017 ditetapkan. Padahal, jika UMK ditetapkan berdasarkan KHL, maka hasilnya tidak akan seperti saat ini. (*-2)

BERITA REKOMENDASI