Waspadai Pemalsuan KTP Dukungan dan Keterlibatan ASN

BANTUL, KRJOGJA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul baru saja menerima konsultasi dari satu pasangan calon (paslon) yang sedianya mendaftar lewat jalur independen. Sementara itu dalam pengumpulan berkas administrasi, beberapa potensi yang perlu diwaspadai yakni pemalsuan identitas dukungan serta keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), pamong desa dan TNI Polri.

Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho,S.Ant saat ditemui di kantornya, Kamis (13/2/2020) menuturkan penyerahan berkas calon perseorangan berlangsung pada 19 hingga 23 Februari. Penyerahan dokumen pada jam kerja hingga pukul 16.00 WIB dan hari terakhir pada pukul 24.00 WIB.

Adapun persyaratan paslon independen di antaranya wajib memenuhi jumlah dukungan minimal 53.026, mengumpulkan dokumen di antaranya surat dukungan, rekapitulasi berkas dukungan, fotokopi E-KTP.

“Pasca pengumpulan dokumen dilakukan verifikasi. Adapun hal yang perlu dicek yakni persebaran dukungan minimal di 9 kecamatan (50 persen lebih). Selain itu kami juga perlu mengecek apakah KTP dukungan asli atau palsu. Selain itu apakah ada keterlibatan ASN, pamong dan TNI/Polri serta potensi keterlibatan penyelenggara pemilu. Empat unsur ini harus netral dalam Pemilu,” urainya.

Ditambahkannya apabila dalam verifikasi yang dilakukan KPU terbukti ada potensi pelanggaran administrasi tersebut maka KPU memastikan persyaratan tersebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Ketua Divisi Teknis KPU Bantul, Joko Santoso menambahkan dengan merujuk pada Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk pencalonan baik dari jalur perseorangan maupun dari partai politik harus menandatangani pakta integritas. Pakta integritas ini menegaskan bahwa yang bersangkutan memiliki komitmen untuk tidak melakukan tindak Korupsi,Kolusi, Nepotisme (KKN) atau tindakan pelangaran hukum.

“Adapun untuk bakal calon perseorangan pakta integritas ini ditandatangani langsung oleh pasangan calon yang bersangkutan,sedangan bagi calon dari parpol, pakta integritas wajib ditandatangani oleh pengurus tingat pusat seperti Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,” urai Joko. (Aje)

BERITA TERKAIT