Waspadai Peredaran Rokok Ilegal, Satpol PP Bantul Galakan Operasi Warung

Editor: Ivan Aditya

BANTUL, KRJOGJA.com – Tim Satpol PP Kabupaten Bantul dipimpin Kasie Penyidikan Satpol PP Bantul Sri Hartati SH diikuti anggota Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, megggalakan Operasi pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal, Kamis (21/07/2022). Sasarannya toko di pedesaan yang rawan dengan pasokan rokok tanpa cukai atau ilegal. Untuk sementara operasi memasuki wilayah Kapanewon Srandakan.

Kepala Satpol PP Bantul, Yulius Suharta SSos MSi, mengungkapkan, pajak dari cukai rokok atau tembakau menjadi bentuk perimbangan ke masing- masing pemerintah daerah, salah satunya Pemkab Bantul. Setiap tahunnya dana dari cukai rokok atau tembakau tersebut teralokasi di masing- masing pemerintah daerah. Kebetulan di samping Satpol PP , dana dari cukai rokok diperuntukkan di Dinas Kesehatan dan RSUD.

Sebelumnya, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan Satpol PP dan sempat dialihkan ke Bagian Perekonomian, tetapi dalam perjalanan, mulai pertengahan tahun 2022 ini dikembalikan lagi ke Satpol PP. Sehingga sekarang selaku koordinator pelaksanaan pengawasan cukai rokok yang penjualannya di masyarakat diserahkan kembali kepada Satpol PP.

“Karena itu dari anggaran yang sudah terencana, tinggal melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan di Bagian Perekonomian dilakukan penganggaran kembali untuk operasional,” ungkap Yulius.

Dikatakan, cukai rokok ini memang menjadi salah satu unsur yang besar di Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi apa yang menjadi prodak dari tembakau ini menjadi suatu hal yang harus dikendalikan, karena berefek pada kesehatan warga masyarakat, sehingga perlu ditegakkan atas legalitas peredaran rokok dan tempakau ini.

“Jangan sampai nanti terhadap apa yang menjadi produk rokok ini banyak beredar yang ilegal. Disamping sudah memberikan dampak kesehatan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Karena itu Yulius, mengimbau kepada para pemilik warung kelontong dipedesaan untuk tidak menerima pasokan rokok yang tidak bercukai atau ilegal karena dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UU no 39 th 2007 tentang cukai. (Jdm)

BERITA REKOMENDASI