Banyak PHK, Program Kartu Prakerja Dinilai Tidak ‘Nyambung’

YOGYA, KRJOGJA.com – Pandemi virus korona (Covid-19) menimbulkan dampak buruk bagi buruh di DIY. Ribuan dari mereka mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan atau ‘unpaid leave’. Pemerintah telah meluncurkan program untuk membantu para pekerja yang terdampak Covid-19, salah satunya Kartu Prakerja.

Program tersebut menuai polemik, dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menilai Kartu Prakerja tidak tepat untuk diberikan di masa tanggap darurat Covid-19. Sebab, yang paling dibutuhkan pekerja terdampak saat ini adalah jaring pengaman sosial.

“Banyak buruh tidak punya pendapatan lagi. Ribuan orang yang menjadi penanggung jawab keluarga sudah kehilangan pekerjaan. Kartu Prakerja penting dan bagus, kalau dalam situasi normal atau masa ‘recovery’ nanti. Tapi program itu tidak ‘nyambung’ saat ini, di masa tanggap darurat buruh butuh makan untuk menghidupi anak istri,” kata Kirnadi, perwakilan Federasi Serikat Pekerja TSK SPSI DIY, dalam audiensi dengan Pimpinan DPRD DIY, Kamis (30/4/2020).

BERITA REKOMENDASI