Buruh Rokok Minta Pemerintah Tunda Revisi PP 109

YOGYA, KRJOGJA.com – Buruh sektor rokok yang tergabung dalam Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM-SPSI) DIY mengeluarkan pernyataan sikap, Senin (28/6/2021). Mereka meminta pemerintah menunda rencana revisi Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Ketua PD FSP RTMM-SPSI DIY, Waljid Budi Leatarianto mengungkap, adanya rencana revisi peraturan pemerinyab tersebut bukanlah hal tepat. Keputusan itu dirasa para buruh akan memperparah situasi pandemi yang kini melanda seluruh sektor industri.

Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia harus menghadapi tantangan berat dalam mengembangkan industrinya tahun ini. Dalam rancangan revisi PP tersebut, IHT harus meningkatkan luasan peringatan kesehatan berbentuk gambar yang awalnya sebesar 40 persen menjadi 90 persen. Di bidang fiskal, restriksi itu nampak pada penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau dan peningkatan tarif cukai dan diprediksi menurunkan pangsa pasar tembakau hingga 15 persen,” terang Waljid dalam pernyataan tertulis.

BERITA REKOMENDASI