Butuh Waktu Lama, Pendataan Tanah SG Ditargetkan 100 Bidang

YOGYA, KRJOGJA.com – Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kota Yogya menargetkan mampu mendata 100 bidang tanah Sultan Ground (SG) sepanjang tahun ini. Target tersebut sama dengan pendataan yang sudah dilakukan tahun sebelumnya.

Menurut Kepala Bidang Pertanahan Dispetaru Kota Yogya Sarmin, pendataan tanah milik Kraton Yogyakarta tersebut meliputi inventarisasi dan identifikasi. “Kamo targetkan 100 bidang yang tersebar di wilayah Kota Yogya,” jelasnya, Selasa (11/2/2020).

Hasil akhir proses pendataan tersebut ialah sertifikasi. Hanya, untuk mencapai tahap sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) membutuhkan waktu lama, tidak cukup dalam satu tahun. Hal ini karena inventarisasi dan pemetaan harus cermat dan penuh kehati-hatian. Hasil pendataan tahun lalu sebanyak 100 bidang pun baru akan dipetakan dan didaftarkan ke BPN pada tahun ini.

Sarmin menambahkan, dalam proses pendataan yang meliputi inventarisasi dan identifikasi pihaknya turut melibatkan BPN. Setiap tahapan diakuinya butuh pencermatan mendalam. Pasalnya, hampir setiap tanah di Kota Yogya sudah terdata.

“Kami sisir dulu kemudian kroscek ke warga apakah ada yang mengklaim atau tidak dan dibuktikan dengan alas hak. Jika tidak ada klaim, baru masuk tahap pemetaan. Unsur kehati-hatian sangat penting,” tandasnya.

Potensi lahan SG selama ini banyak terdapat di wilayah perbatasan. Di antaranya wilayah Kecamatan Kotagede, Tegalrejo dan Umbulharjo. Meski demikian wilayah lain juga berpotensi ada, hanya selama ini didominasi di tiga kecamatan tersebut. Selain itu peruntukannya banyak digunakan sebagai area pemakaman umum, ruang publik serta blok permukiman.

Diharapkan selama proses pendataan berjalan lancar serta tidak muncul klaim dari masyarakat. Sehingga ketika masuk tahap verifikasi dan pemetaan, Dispetaru Kota Yogya lebih mengedepankan kehati-hatian.

Sarmin menegaskan, sertifikasi lahan SG merupakan amanat Undang-undang Keistimewaan pada urusan pertanahan. Oleh karena itu, ketika sertifikat dari BPN sudah terbit, pihaknya akan menyerahkannya ke Kraton Yogyakarta. Terhadap pemanfaatan lahan yang sudah bersertifikat, warga harus mengajukan kekancingan ke Kraton. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI