Cegah Penyelewengan, PHRI Kawal Dana Hibah Pariwisata

YOGYA, KRJOGJA.com – Dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sangat dinantikan kalangan hotel dan restoran. Meski demikian penggunaannya juga wajib dipertanggungjawabkan secara rinci.

Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono, pihaknya diperintahkan DPP PHRI untuk mengawal realisasi bantuan tersebut di setiap kabupaten dan kota. “Informasi yang kami peroleh, untuk Kota Yogya akan menerima Rp 33,18 miliar sedangkan Kabupaten Sleman Rp 66 miliar. Kami pun sudah audiensi dengan Pemkot Yogya terkait hal ini,” jelasnya, akhir pekan lalu.

Sebagian besar dana hibah yang akan diperoleh kabupaten dan kota itu pun akan diberikan untuk kalangan hotel dan restoran. Totalnya mencapai 70 persen dari alokasi, sedangkan 30 persennya akan digunakan pemerintah setempat untuk membantu penanganan sektor pariwisata yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Deddy mengaku, pihaknya sudah mengingatkan anggotanya yang kelak memperoleh bantuan untuk bisa mempertanggungjawabkan dengan tuntas. Setiap rupiah yang dipergunakan wajib disertai bukti resmi. “Misalnya untuk membayar PBB, harus bisa ditunjukkan kwitansinya. Begitu juga jika untuk membayar upah karyawan, harus ada tanda tangan siapa yang menerima dan dapat berapa. Tidak boleh kok digunakan untuk kesenangan,” urainya.

BERITA REKOMENDASI