Desa Miliki Kewenangan Cegah Perkawinan Anak

YOGYA, KRJOGJA.com – Perkawinan anak menjadi salah satu hambatan pembangunan nasional dan dapat mengganggu pencapaian SDGs Indonesia. Karena efek perkawinan di usia dini sangat banyak ke depannya, mulai dari segi ekonomi, psikologi, sosial-budaya, hingga pembentukan SDM baru yang lahir dari perkawinan usia dini tersebut. Untuk itu, strategi pencegahan perkawinan anak sangatlah penting.

“Anak adalah investasi bangsa, karena masa perkembangan usia anak dapat berpengaruh pada masa depan dan pembangunan negara . Untuk itu diharapkan pengaturan perkawinana anak ada dalam peraturan desa, apalagi desa juga semakin luas wewenangnya,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY (DP3AP2) DIY, Erlina Hidayati dalam acara webinar dengan tema Pendewasaan Usia Perkawinan/ Perkawinan Usia Anak Melalui Peraturan Desa secara daring beberapa waktu lalu.

Erlina menuturkan, pemerintah pusat memiliki arah kebijakan meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Salah satu strateginya ialah penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut pembagian peran dari tingkat pusat hingga desa. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan bisa bekerja sesuai perannya agar tidak ada lagi perkawinan anak.

BERITA REKOMENDASI