Dewan DIY Minta Perusahaan Tetap Bayar THR Buruh

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) DIY Dani Eko Wiyono meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY melakukan kontrol terhadap perusahaan-perusahaan untuk memastikan mereka menunaikan janji membayar THR. “Banyak buruh gaji terakhirnya ditahan, karena perusahaan rugi akibat COvid-19. Tapi kalau THR tidak dibayarkan dengan alibi Covid-19 itu tidak ‘fair’, karena proses THR adalah pengumpulan dana karyawan dari bulan ke bulan,” tegasnya.

Ketua Bidang Organisasi SPSI DIY Waljid Budi Lestarianto meminta DPRD DIY mengupayakan bantuan sosial bagi buruh. Sebab, sejak awal pandemi tidak ada skema bantuan bagi kelompok pekerja, selain Kartu Prakerja yang terbukti tidak menjadi solusi dan justru menimbulkan masalah baru.

Menanggapi tuntutan itu Huda mengatakan, Dewan telah mengusulkan kepada eksekutif agar para buruh terdampak Covid-19 mendapatkan jaminan hidup (jadup), sebagai satu kriteria tambahan di luar data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk realisasinya tidak bisa disalurkan lewat perusahaan, karena ada rezim UU Ketenagakerjaan.

“Untuk mengakses jadup itu, para buruh terdampak Covid-19 harus melalui sistem umum, menghubungi perangkat di tingkat bawah seperti RW, dukuh atau desa. Tidak bisa jadup disalurkan lewat perusahaan, apalagi ada risiko duplikasi data,” ungkap Huda.

Data terakhir menunjukkan terdapat 36.962 tenaga kerja formal yang terdampak Covid-19 di DIY, terdiri 35.252 dirumahkan dan 1.710 di-PHK. Mereka terdiri 30.285 orang ber-KTP DIY dan 6.677 KTP Non-DIY. Sedangkan perusahaan terdampak Covid-19 tercatat sebanyak 1.048.(Bro/Awh)

BERITA REKOMENDASI