DIY Kembali Raih Predikat AA, Layanan Publik Dituntut Lebih Baik

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY kembali menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapatkan predikat AA dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHEAKIP) Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah Regional III tahun 2019. Penyerahan penghargaan itu diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Hotel Tentrem, Senin (24/2/2020). Capaian DIY dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan kategori AA itu diperoleh melalui proses cukup panjang. Diantaranya dengan terus mengupayakan inovasi produktif yang mengedepankan aspek pelayanan dan berorientasi hasil.

“Dengan kembali diraihnya predikat AA ini berarti manajemen pemerintahan harus semakin siap. Bagaimana Pemda memberikan pelayanan kepada publik secara lebih baik. Kalau tidak lebih baik, predikat yang diraih tersebut tidak akan banyak berarti. Karena dasarnya mengabdi untuk meningkatkan kesejahteraan pelayanan kepada publik. Jadi jangan dianggap predikat AA sudah final, tapi awal dari kesiapan Pemda dalam melayani publik. Jadi Pemda DIY harus bisa memberikan layanan terbaik,”kata Gubernur DIY? Sri Sultan Hamengku Buwono X seusai acara penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Wilayah III di Hotel Tentrem, Senin (24/2/2020).

Sultan mengungkapkan, SAKIP yang handal, efektif dan efisien, dituntut mampu mewujudkan good government and clean governance. Untuk itu diperlukan dukungan SDM yang profesional, beretos kerja tinggi serta memiliki moral yang baik. Guna mewujudkan hal itu, DIY berkomitmen untuk terus berproses melakukan perubahan fundamental, struktural, dan kultural.

“Pemda DIY selalu mengupayakan efektivitas birokrasi melalui budaya pemerintahan yang peka terhadap perubahan, beradaptasi dengan teknologi informasi, dan melayani dengan sepenuh hati. Dengan diraihnya hasil evaluasi SAKIP ini kami berharap mampu meneguhkan komitmen reformasi birokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Untuk itu Pemda harus berbenah untuk saling bekerjasama, bukan lagi sama-sama bekerja,” terang Sultan.

Menurut Sultan, kinerja yang baik, tidak sekedar bagaimana tingkat serapan fisik maupun prosentase serapan anggarannya yang tinggi. Melainkan justru menekankan bagaimana serapan yang sudah dilakukan itu mendukung terhadap capaian outcame atau hasil. Sebagaimana komitmen untuk melaksanakan ‘vision driven organization’ (visi yang digerakkan organisasi), sudah menjadi pilar dalam melaksanakan sistem SAKIP. Untuk itu, kedepannya menjadi tantangan dan persoalan tersendiri, pasca lahirnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, mengingat nomenklatur program kegiatan sudah given dari pemerintah pusat.

Sultan menjelaskan, SAKIP merupakan wujud dari penghargaan kepada masyarakat. Karena setiap rupiah yang dikeluarkan masyarakat melalui pajak dan retribusi sudah seharusnya kembali kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan pemanfaatan rupiah tersebut sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
“Penyelenggaran pemerintahan tanpa sistem akuntabilitas publik yang baik adalah kegagalan dalam menjalankan mandatori masyarakat,” tegas Sri Sultan.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, rasa bangganya atas prestasi yang dicapai DIY. Karena DIY mampu memangkas 3.000 program di tingkat provinsi menjadi 800 program. Pemangkasan tersebut mampu menghasilkan kualitas dan hasil yang diinginkan dengan lebih efektif dan efisien. Apabila seluruh daerah bisa menerapkan seperti yang diterapkan DIY, maka efisiensi akan merata terwujud di Indonesia. Mengingat efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.

“Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan melalui kebijakan-kebijakan temporal yang mengakibatkan pelaksanaannya tidak berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut Tjahjo mengungkapkan, melalui SAKIP, instansi pemerintah harus fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional. Hal itu diwujudkan melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala. Dimana hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2019 menunjukkan perbaikan yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai ratarata hasil evaluasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota, rata-rata nilai hasil evaluasi meningkat dari 56,53 di tahun 2018, menjadi 58,97 di tahun 2019. Sedangkan untuk tingkat provinsi, nilainya rata-ratanya meningkat dari 67,28 di tahun 2018 menjadi 69,63 di tahun 2019.

“Perbaikan hasil evaluasi ini sejalan dengan semakin besarnya potensi inefisiensi yang dapat dicegah oleh pemerintah daerah yang mengalami kenaikan kategori. Tercatat sebesar Rp 41,15 triliun pada tahun 2017 dan Rp 65,1 triliun pada tahun 2018 potensi pemborosan dapat dicegah. Sedangkan data sementara yang terkumpul di tahun 2019, potensi pemborosan yang dapat dicegah sebesar Rp 5,7 triliun,” tambahnya.

Menteri PANRB mengingatkan bahwa visi besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin adalah mewujudkan Indonesia Maju, dengan menekankan lima sasaran prioritas pembangunan. Salah satunya, dan yang selalu Presiden ulang dalam berbagai kesempatan adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa Instansi Pemerintah harus berorientasi pada hasil, bukan lagi output.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Budi Wibowo menyampaikan SAKIP Award 2019 ini merupakan bahan refleksi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di DIY lebih baik kedepannya. Meskipun Pemda DIY telah mendapatkan penghargaan SAKIP Award 2019 dengan predikat ‘AA’ kembali dan sudah tertinggi secara nasional, tetapi tetap penting agar OPD lebih profesional dalam dalam berkinerja sehingga mendapatkan hasil lebih bermanfaat dan dirasakan masyarakat secara langsung.

“Yang jelas jangan terninabobokan denagn penghargaan ini karena banyak hal yang harus kita lakukan secara riil dan berorientasi pada efektifitas dan efisiensi dengan capaian hasil yang maksimal dan bermanfaaat bagi masyarakat,” tutur Budi.

Budi menegaskan ASN harus mengingat tiga hal yang harus dilaksanakan yaitu melindungi, melayani dan mensejahterakan masyarakat. Terlebih tantangan yang harus didapati di DIY tidaklah udah seperti penurunan angka kemiskinan, ketimpangan wilayah hingga gini ratio. Untuk itu, Pemda DIY harus memanfaatkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru diantaranya kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri kreatif di Piyungan maupun Sentolo bisa beroperasional penuhnya Bandara internasional Yogyakarta (BIY). ” Kita harus memanfaatkan titik-titik pusat pertumbuhan ekonomi baru di DIY seperti KEK Piyungan maupun KEK Sentolo dan BIY guna menyejahterakan masyarakat,” ujar Budi. (Ria/Ira)

BERITA REKOMENDASI