Eks PTY UPN Veteran Yogyakarta Desak Menhan Turun Tangan

Editor: Ary B Prass

YOGYA, KRJOGJA.com – Ratusan Eks Pegawai Tetap Yayasan UPN Veteran Yogyakarta mendesak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI untuk turun tangan membereskan status kepegawaian mereka.

Sejak beralih status dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) enam tahun lalu, mereka merasakan dilepas sendiri. Apalagi semula mereka adalah pegawai tetap yayasan milik Kemenhan. Untuk itu, saat ini mereka meminta kepada Menhan untuk memperhatikan nasib mereka.

“Kami merasa nasib kami itu dipermainkan. Sekarang kami kembali meminta kepada Menhan untuk mengurus nasib kami. Karena kami yakin, membiarkan anaknya terlantar itu bukan jiwa Menhan. Kami siap berdiskusi dengan Menhan untuk merancang skenario jalan keluar ini,” ujar Ketua Forum Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB), Kamis (15/7/2021).

Dia bersama ratusan eks PTY di UPNVYK telah berjuang lebih dari 6 tahun dan sampai sekarang semakin tidak jelas nasibnya. Oleh Kementerian PAN-RB mereka dikontrak nol tahun dan pendidikannya hanya diakui setara magister (S-2). Sementara Kemendikbud Ristek mengaku tidak dapat mengintervensi hal tersebut.

Beberapa waktu lalu Forum PTY UPN Veteran telah mengirim surat ke berbagai pihak untuk mengadukan nasibnya. Termasuk ke Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan. Isinya mengenai berbagai permasalahan peralihan SDM.

“Kami merasa Menhan ditelikung dalam proses penegerian ini. Awalnya dijanjikan pengalihan aset SDM akan diangkat melalui formasi khusus. Namun dalam prakteknya di dalam kontrak (perjanjian kerja) masa kerja kami sebelumnya di nol tahunkan alias tidak diakui dan pendidikan disetarakan S-2. Jelas kami tidak terima. Menhan harus turun tangan dan bertanggungjawab atas status eks pegawai tetap yayasan milik Kemhan yang berkeadilan.“ ujarnya.

Ketua Forum PTY UPN Veteran Yogyakarta Arif Rianto menjelaskan, Forum PTY UPNVYK juga sudah mengajukan permohonan untuk bisa audiensi dengan Menhan guna membahas berbagai alternatif jalan keluar. Sejak awal kami sudah meminta Menhan untuk mengkaji ulang proses penegerian ini. Karena sebenarnya masih ada beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi untuk alih status sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

“Roadmap alih status belum direncanakan secara detail dan menyeluruh. Terlebih lagi tidak berjalan sesuai dengan rencana, sehingga penyelesaian SDM berlarut-larut tak kunjung selesai,” ungkapnya.

Sementara itu Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi mengaku telah berkoordinasi dengan Rektor PTNB yang lain untuk segera menyelesaikan masalah ini. “Kami sudah berkoordinasi dan menemui Profesor Nizam, Dirjen Pendidikan Tinggi untuk penyelesaian masalah ini. Hasilnya akan dilakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk menyamakan persepsi,” ungkapnya. (Awh)

BERITA REKOMENDASI