Golkar DIY Dorong Bawaslu Tindak Tegas Pelanggaran

YOGYA, KRJOGJA.com – Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPD Partai Golkar DIY melihat ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Gunungkidul, yakni dengan menumpang Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah. Namun hal tersebut ternayata luput dari pemantauan dan pengawasan Bawaslu Gunungkidul.

Ketua Bakumham DPD Partai Golkar DIY Listiana Lestari SH mengatakan, pelanggaran dengan cara menumpang program dari pemerintah sangat tidak fair dan tentunya merugikan Paslon lain. Selain itu juga membodohi rakyat. “Kami mendorong Bawaslu Gunungkidul untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan tegas menindak semua pelanggaran yang terjadi di Pilkada,” terang Listiana kepada wartawan saat jumpa pers di Kantor DPD Partai Golkar DIY, Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta, Senin (23/11/2020).

Turut mendampingi Listiana, Wakil Ketua Bakumham Golkar DIY Fatchyatul Fitri, Sekretaris Bakumham Golkar DIY Prawoto Priyo Hartono SH dan Wakil Ketua Bakumham Golkar Sleman Safiudin SH CN.

BERITA REKOMENDASI