144 Desa Tetapkan APBDes

Editor: Ivan Aditya

GUNUNGKIDUL, KRJOGJA.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul Sujoko MSi menyatakan, 144 desa sudah menyelesaikan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Semuanya sudah memposting anggaran tersebut. Ada satu atau dua yang belum memposting, tetapi prinsipnya sudah selesai.

Semua desa menyadari jika tidak menyelesaikan APBDes tidak dapat mencairkan anggaran. “Mereka sudah siap untuk mencairkan anggaran dana desa kabupaten dan dana desa dari Pusat bulan Maret,” kata Kepala DP3AKBPMD Gunungkidul Sujoko MSi.

APBDes sudah final, semuanya dapat dipantau dalam postingan masing-masing desa. “Kami percaya komitmen mereka, karena tidak menyelesaikan APBDes akan rugi sendiri, tidak dapat membiayai kebutuhan desa dan pembangunan desa,” tambahnya.

Dikatakan, semua pihak tidak perlu khawatir tentang penetapan APBDes. Pada Maret nanti dana desa cair, jumlah naik dari tahun 2018 sebesar Rp 117.574.520.000 menjadi Rp 136.052.131.100 atau naik Rp 18 miliar lebih.

Kenaikan sekitar 16 persen akan berdampak penambahan masing-masing desa sekitar Rp 100 juta sampai Rp 200 juta. Sebagai syarat penggunaan dana desa, setiap desa harus sudah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sebagaimana diketahui, dalam menyusun program penggunaan anggaran wajib mengacu pada peruntukan yang sudah dibuat dalam Peraturan Bupati (Perbup). Meskipun dana tersebut dikirim langsung ke masing-masing desa, tetapi bupati memberikan arah penggunaan, antara lain untuk sarana yang menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan embung desa, sarana olahraga, sarana umum, pemberdayaan masyarakat, mudahnya untuk kegiatan ekonomi produksi.

Sarana prasarana yang menunjang peningkatan kegiatan ekonomi, pendidikan dan sebagainya. “Tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang konsumtif,” tandasnya.

Selain itu masing-masing desa agar meningkatkan manajemen pengelolaan agar semakin sempurna. Sebenarnya pengelolaan ini sederhana dilaksanakan sesuai pedomannya, transparan, akutabel. Seluruh proses dapat diikuti masyarakat luas. (Ewi)

BERITA REKOMENDASI