2020, Dana Desa untuk Gunungkidul Naik Jadi Rp 142 Miliar

GUNUNGKIDUL, KRJOGJA.com – Besaran Dana Desa akan diterima Kabupaten Gunungkidul dari pemerintah Pusat mengalami kenaikan dari sebesar Rp  137 miliar, pada tahun anggaran  2020 mendatang menjadi Rp 142 miliar atau mengalami kenaikan sebesar  Rp  5 miliar dibanding sebelumnya. 

Kepala Bidang Pemberdayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Subiyantoro menyatakan,  dalam pembagian dana desa  tahun 2020 memang ada sedikit perbedaan. Semula ada 3 kategori yakni alokasi dasar, alokasi formula, afermasi (desa tertinggal), saat ini ditambah dengan 1 kategori lagi, yakni alokasi kinerja. 

“Kinerja pemerintah desa akan menjadi salah satu bahan pertimbangan kenaikan dana desa yang didapat pada tahun  2020,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Alokasi kinerja ini dilihat dari capaian (output), progress jalannya pemerintahan, penurunan jumlah KK miskin dan status indeks desa membangun.Pada tahun 2020 mendatang ada 14 desa yang mendapatkan tambahan dana desa dilihat dari kinerja pemerintah desa setempat. Jumlah ini ditentukan  pemerintah pusat. Diantaranya desa yang mendapatkan alokasi yakni Desa Duwet, Mulo, Karangrejek, Kecamatan Wonosari; Pengkol, Kecamatan Nglipar; Getas, Gading, Ngawu, Banyusoca, Kecamatan Playen; Semin, Kecamatan Semin.Kemudian Desa Sawahan, Ponjong, Mertelu, Serut, Kecamatan Gedangsari; Jetis dan Planjan, Kecamatan Saptosari. Alokasi afermasi sendiri untuk desa di Gunungkidul sudah tidak mendapatkan tambahan dana, pasalnya sudah tidak ada lagi desa yang tertinggal. 

“Kita harapkan masing-masing desa bisa mengoptimalkan dalam penggunaan anggaran,” ucapnya. 

Sementara itu, Kepala DP3AKBPMD, Sudjoko SSos MSi mengatakan, untuk pendampingan dari petugas mulai dari awal perencanaan hingga jalannya program tersebut terus dilakukan. Sedangkn untuk komposisinya masih sama untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat dan diharapkan  jangan sampai menyalahi aturan.

Untuk review (ulasan)  selama ini, adanya dana desa ini menurutnya perkembangan masing-masing desa cukup bagus. Meskipun memang ada catatan-catatan khusus yang harus diperbaiki juga bisa menyesuaikan dengan baik. Terkit dana desa ini harus selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sehingga program yang ada bisa  berjalan sesuai dengan rancangan dan aturan. 

“Kita berharap  tidak terjadi adaya penyimpangan dan masyarakat hendaknya berperan aktif  dalam melakukan  pengawasan,” ujarnya.(Bmp)

BERITA REKOMENDASI