Angka Kemiskinan di Gunungkidul Ditargetkan Turun

Editor: Ivan Aditya

GUNUNGKIDUL, KRJOGJA.com – Angka kemiskinan di Gunungkidul ditargetkan turun dari 17,12 persen menjadi 12 persen. Sehubungan dengan tersebut, bupati berharap Kementerian Sosial dapat membantu proses penurunan tersebut. Penurunan ini akan dilakukan secara bertahap, sebelumnya angka kemiskinan 21 persen lebih, dalam dua tahun terakhir turun menjadi 17,12 persen.

”Untuk mencapai angka 12 persen diperlukan peran pemerintah pusat, termasuk diantaranya kementerian sosial, mengingat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Gunungkidul sangat terbatas,” kata Bupati Gunungkidul Hj Badingah SSos dalam menerima Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Kementerian Sosial Bambang Mulyadi MSi.

Baca juga :

12 Pantai di Gunungkidul Jadi Kawasan Pendaratan Penyu
Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata Gunungkidul Capai Rp 27,8 M

Dalam kesempatan tersebut bupati didampingi Kepala Dinas Sosial Gunungkidul Dra Siwi Iriyanti MSi dari Dinsos DIY, Kabid Rehabilitasi Sosial Gustarto. Bupati menambahkan, sebenarnya pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Gunungkidul dari tahun ke tahun terus meningkat.

Kehidupan masyarakat semakin baik, rumah-rumah, pendidikan, kesehatan terus mengalami kemajuan. Perkembangan bidang pariwisata juga cukup pesat. Namun sesuai dengan angka yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan masih pada 17,12 persen. ”Oleh sebab itu kami meminta Kemensos untuk dapat meningkatkan bantuan dalam rangka mengatasi kemiskinan tersebut,” tambahnya.

Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat sebelumnya membuka rapat bimbingan teknis (bintek) Sitem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di ruang rapat I Pemkab Gunungkidul. Menurut Kepala Bidang Resos Dinsos Gunungkidul Gustarto, SLRT ada di tingkat kebupaten, sedangkan setiap desa ada Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Sehingga warga masyarakat yang tidak mampu dapat menyampaikan aspirasinya lewat Puskesos di desa-desa.

Keluarga miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan, atau Program Keluarga Harapan (PKH) dapat melapor ke Puskesos. Puskesos akan mendekatkan layanan masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan hak-haknya. ”Selain saat ini ada 57.000 keluarga yang mendapatkan Program Keluarga Harapan,” tambahnya. (Ewi)

BERITA REKOMENDASI