Dewan Menilai Perda Kakilima Perlu Direvisi

Editor: Ivan Aditya

GUNUNGKIDUL, KRJOGJA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul menilai bahwa Perda No.3/2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima layak direvisi. Revisi dilakukan sebagai salah satu pertimbangan untuk meningkatkan pemberdayaan pedagang, selain itu, karena sanksi-sanksi yang diberikan kurang sesuai.

“Ada ketidaksesuaian sanksi, salah satunya bagi pelanggar perda yang harus dilakukan revisi,” kata Dodi Wijaya salah seorang anggota DPRD Gunungkidul.

Menurutnya, dalam perda yang di antaranya memuat tentang lokasi yang dilarang untuk berjualan. Apabila nekat, maka baik penjual maupun pembeli dikenakan sanksi, hanya saja, lanjut sanksi antara pedagang dengan pembeli dinilai tidak seimbang. Untuk pedagang hanya terkena sanksi pencabutan keanggotaan dari asosiasi PKL, sedang yang membeli hanya dikenai denda.

Dengan sanksi tersebut dinilainya kurang adil sehingga pihaknya mengusulkan adanya revisi. Rencananya, usulan itu akan dijadikan bahan oleh pansus yang kemudian diserahkan ke bupati sebagai rekomendasi.

“DPRD sudah membentuk pansus untuk pengawasan implementasi Perda tentang PKL. Nanti, hasil pengawasaan secara umum akan kami serahkan ke bupati,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang pedagang di kawasan kompleks Pasar Argosari, Sumiyati berharap nantinya akan dilakukan penataan pedagang harus dilakukan dengan seadil-adilnya dan jangan sampai terjadi tebang pilih. Semua harus diperlakukan sama sesuai aturan yang ada agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Atas dasar inilah DPRD memandang perlu dilakukan revisi, pihaknya sangat mendukungnya. “Kita berharap setelah menjadi kebijakan tidak timbul persoalan,” ujarnya. (Bmp)

BERITA REKOMENDASI