Di Gunungkidul, Retribusi Wisata Tahun 2019 Naik Menjadi Rp 25,089 M

GUNUNGKIDUL, KRJOGJA.com – Meskipun target pendapatan retribusi wisata tahun 2019 sebesar Rp27,9 miliar tidak tercapai, tetapi jumlah pengunjung lebih banyak dibanding tahun 2018. Pada tahun 2018 jumlah wisatawan sebanyak 3.040.095 orang dengan retribusi Rp 24.243.414.350.   

Sementara jumlah wisatawan tahun 2019 sebanyak 3.267.497 orang dengan pendapatan asli daerah Rp 25.089.479.405 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 846.065.055. Selain itu pada tahun 2019 terjadi pergerakan kunjungan wisata dari objek yang padat seperti Baron-Krakal-Kukup- Drini-Ulang Sawal dan sekitarnya ke objek wisata baru seperti pantai Watu Gupit, kawasan pantai Gesing dan objek wisata non pantai lainnya. 

“Hal ini menujukan semakin banyak potensi wisata yang menarik wisatawan,” kata Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul Harry Sukmono ST, Kamis (2/1/2019).

Jumlah  pengunjung wisata selama libur natal dan tahun baru  (nataru)  sebanyak 407. 625 orang dengan pendapatan Rp 3.281.945.000 Atau hampir dua kali lipat dibanding tahun 2018 pada event yang sama. Libur nataru tahun 2018 jumlah pengunjung 218.957 orang dengan pendapatan Rp 1.662.950.100 Jumlah pengunjung tahun libur nataru ini melampui  target  Dinas Pariwisata Gunungkidul yang sebelumnya diperkirakan hanya mendapatkan  tambahan Rp 2 miliar. 

Pendapatan Retribusi

Ketika pendapatan retribusi wisata tanggal 15 Desember 2019 baru mencapai Rp 22,05 miliar, dinas memprediksi selama libur  pendapatan retribusi hanya akan naik 8 persen dari pendapatan sampai tanggal 15 Desember. “Ternyata jumlah pengunjung mencapai 407. 625 orang yang memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 3,28 miliar,” ucapnya. 

Sedangkan Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul Harry Suknomo ST menjelaskan rencana e tiketing  masih harus melewati beberapa tahapan. Setelah melakukan MoU dengan PT Bank BRI Syariah akan diikuti uji coba di lapangan sambil menyiapkan payung hukum. Dalam hal ini akan diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) atau Surat Kebutusan (SK) bupati. Payung hukum ini akan mengatur secara rinci, alat yang akan digunakan, cara menggunakan dan tempat-tempat yang akan dilayani e tiketing. Termasuk mempersiapkan fasilitas yang akan digunakan.   

Kalau perda tentang retribusi sudah ada, tetapi diperlukan pengaturan secara teknis pada terapan di lapangan. “Jadi e-tiketing awal tahun ini sifatnya uji coba terlebih dulu.” ujarnya.(Ewi) 

BERITA REKOMENDASI