Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Perlu Surat Jalan hingga Layanan Konseling Medis

Editor: Ary B Prass

WONOSARI, KRJogja.com – Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih SE mengungkapkan,  pemerintah daerah (pemda) perlu membuat sistem surat jalan,  sehingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berjalan dengan lancar. Serta terhindar antrian pemeriksaan petugas penyekatan di jalan.

“Banyak pejabat OPD dan PNS lainnya yang tinggal di luar wilayah Gunungkidul. Jika tidak mengantongi surat tugas kerja akan repot dan tertunda jamnya. Karena harus mengantri saat pemeriksaan penyekatan. Hal tersebut sangat menghambat, oleh sebab itu diperlukan sistem yang lebih baik,”  kata Endah Subekti Kuntariningsih, Kamis (08/07/2021).

Selain itu, lanjut Endah, kondisi di lapangan ditemukan adanya pasein yang melakukan isolasi mandiri. Pasien ini  memerlukan konsultasi medis maupun psikis. Bahkan dukungan  obat dan vitamin. Pemda perlu membuat layanan konseling medis online (telemedising). Sehingga pasien yang saturasi oksigennya sesuai medis baru menjalani rawat inap.  Hal tersebut penting agar  tidak memenuhi rumah sakit. Tentu ada layanan konsultasi medis yang dikemas secara online,”  ujarnya.

Endah menambahkan, Relawan PMI maupun petugas memandikan Jenazah Covid-19 sampai saat ini belum ada perhatian khusus maupun tunjangan dari pemda. Oleh karena itu, dewan memberikan rekomendasi untuk lebih diperhatikan.  Termasuk petugas jaga di TPR kawasan wisata perlu bantuan vitamin, lantaran mereka bertemu banyak pendatang dari luar daerah.

“Relawan baik dari petugas memandikan jenazah maupun PMI dan lainnya  sampai saat ini over load pekerjaan. Karena banyak warga yang meminta untuk dibantu pemakaman secara Covid-19. Namun mereka tidak mendapatkan imbalan ataupun tunjangan dari Pemerintah untuk itu mohon untuk lebih diperhatikan,” imbuhnya.

BERITA REKOMENDASI