Gandung Pardiman: Tertibkan Regulasi, Rakyat Jangan Sampai Kesulitan Migas!

Editor: KRjogja/Gus

WONOSARI, KRJOGJA.com – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Drs HM Gandung Pardiman MM mengungkapkan, melalui sosialisasi tugas fungsi dan capaian Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas (Migas), diharapkan masyarakat dapat memiliki pengetahuan. Pertamina harus bisa membuka diri, jika terdapat kekurangan, bisa segera melakukan langkah responsif sehingga jangan sampai masyarakat sampai kesulitan memperoleh migas khususnya nelayan, petani yang mengandalkan bbm.

“ Berdasarkan dari hasil sosialiasi ketika ada permasalahan di lapangan, bisa langsung melakukan telepon dan dalam tempo 24 jam akan segera ditindaklanjuti,” kata HM Gandung Pardiman MM usai Sosialisasi Tugas Fungsi dan capaian BPH Migas Tahun Anggara 2020 bersama Anggota Komisi VII DPR RI Drs HM Gandung Pardiman MM di Balai Kalurahan Kepek, Wonosari, Kamis (27/08/2020).

Kegiatan dihadiri Manager Pertamina DIY-Jateng Pande Made Andi, Komite BPH Migas Saryono Hadi W , Sekretaris BPH Migas Bambang Untoro, Tim Asistensi Gandung Pardiman John S Keban, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Heri Nugroho yang juga fraksi Golkar, Anggota Fraksi Golkar DPRD Gunungkidul Gunawan SE, Eri Agustin, Jumiran , Lurah Kepek Bambang Setiawan dan undangan.

Diungkapkan, bantuan subsidi untuk masyarakat, jika di lapangan terjadi kesalahan harus diluruskan. Ketika datang disebuah kuliner yang cukup besar masih ditemukan penggunaan gas 3 kilogram. Seharusnya gas 3 kilogram tersebut dipergunakan untuk kuliner usaha kecil. “Temuan di lapangan ini harus ditindaklanjuti. Jangan sampai subsidi untuk rakyat kecil ini justru salah sasaran. Karena Migas ini keberadaannya sangat terbatas. Melalui Komisi VII DPR RI pengawasan kinerja BPH Migas ini akan terus dilakukan,” jelasnya.

BERITA REKOMENDASI