Gruduk DPRD Ratusan Lurah Tuntut Revisi Perpres Dana Desa

Editor: Ary B Prass

WONOSARI, KRJOGJA.com – Ratusan lurah yang tergabung dalam Paguyuban Semar menggruduk Kantor DPRD Gunungkidul, Rabu (15/12/2021). Kedatangan lurah ini menuntut revisi Peraturaan Presiden (Perpres) No 104 tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2022, khususnya pasal 5 ayat 4 tentang penggunaan dana desa.

“Turunnya Perpres tersebut kalurahan kesulitan mengelola keuangan desa karena alokasi mata anggaran dan prosentasenya telah ditentukan,” kata Ketua Paguyuban Semar Heri Yulianto.

Setelah melakukan orasi di depan gedung dewan, massa akhirnya diterima Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih. Diungkapkan, paguyuban meminta agar perpres dikaji ulang dan diperlukan revisi. Karena sebelumnya telah disusun dan disepakati hingga tingkat padukuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) untuk tahun 2022.

“Dalam Perpres tersebut menghendaki sebanyak 40 persen minimal peruntukkannya harus untuk BLT, 28 persen ketahanan pangan dan hewani. Selain itu  8 persen penanganan Pandemi Covid-19, sehingga totalnya 68 persen,” ujarnya.

Heri menambahkan, sehingga tinggal tersiswa 32 persen. Berdasarkan prosentasi tersebut  masih ada ketentuan kegiatan prioritas diantaranya penanganan stunting wajib dialokasikan dari APBKal 11 persen,  RTLH 7 persen, dan penyertaan modal BUMKal minimal 6 persen. Maka totalnya menjadi 99 persen.

“Semua sudah ditentukan, disisakan 1 persen saja dari 100 persen. Ini mengerikan bagi kami,” ucapnya.

Sementara itu,  Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih memahami keresahan para lurah. Aspirasi yang masuk akan diteruskan ke tingkat atas. (Ded/Bmp)

BERITA REKOMENDASI