Kemplang Pajak Rp 9 M, Aset Warga Wonosari Disita

Editor: Ivan Aditya

GUNUNGKIDUL, KRJOGJA.com – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) DIY menyita aset Wajib Pajak di Baleharjo, Wonosari, Rabu (17/11/2021). Penyitaan ini juga melibatkan kepolisian, kejaksaan dan TNI.

Wajib Pajak di Baleharjo Wonosari berinisial S memiliki kewajiban pajak, sesuai hasil Surat Ketetapan Pajak (SKP) 2019 atas Tahun Pajak 2015 dan 2016. “Utang pajak mencapai Rp 9,485 miliar,” kata Yoyok dalam keterangan persnya di Aula KPP Pratama Wonosari.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala KPP Pratama Wonosari Veronica Heryanti. Penyitaan aset ini dikarena Wajib Pajak memiliki utang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Diungkapkan, saat dilaksanakan penyitaan, yang bersangkutan kooperatif. Penyitaan ini juga melibatkan Juru Sita Pajak Negara (JPSN) KPP Pratama Wonosari berupa tiga aset tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan di Kalurahan Baleharjo, Wonosari.

“Tindakan ini sebagai komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak tegas dalam menjalankan aturan terhadap penunggak pajak. Serta mengamankan penerimaan pajak tahun 2021,” imbuhnya.

Kepala KPP Pratama Wonosari Veronika menambahkan, tindakan penagihan aktif mulai dilakukan apabila setelah jatuh tempo Surat Ketetapan Pajak (SKP), Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atas pajak terutang yang tercantum pada SKP tersebut. Berdasarkan UU No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dilakukan dengan Surat Paksa. Tindakan penagihan pajak dimulai dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Pemberitahuan Melakukan Penyitaan dan dilanjutkan dengan eksekusi sita. (Ded/Bmp)

BERITA REKOMENDASI