Kurangi Beban APBD Gunungkidul 2020, JKN Diharapkan Dibiayai APBN

GUNUNGKIDUL, KRJOGJA.com – Untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengusulkan kepada Menteri Sosial agar 78.000 peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Jika semua ditanggung pusat akan mengurangi beban APBD sebesar Rp 3.276.000.000.

“Bila dapat direalisir diharapkan dananya dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain,” kata Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemda Gunungkidul Drs H Azis Saleh Msi, Kamis (2/1/2019).  

Selain itu, masih ada antrian  lewat Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul sebesar 6.986 jiwa untuk dapat diakses sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) lewat APBD. Adapun data penerima PBI dan non PBI per 1 Desember, PBI APBN sebesar 425.503 jiwa, PBI APBD sebanyak 154.580 jiwa, pekerja penerima upah (PPU) 93. 110 jiwa,  bukan pekerja (BP) 17.028 jiwa dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 33.088 jiwa. 

“Jumlah peserta PBI dan non PBI sebanyak 723.309 jiwa atau 94,52 persen dari jumlah total penduduk sebesar 765.284 jiwa,” tambahnya.

Sementara dalam kesempatan terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Gunungkidul Sarifa Karunia Ekawati APt menyatakan, kenaikan iuran BPJS sebesar 100 persen, kelas  I yang sebelumnya Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu dan kelas II Rp 55 ribu menjadi Rp 110 ribu tidak mendorong mutasi kelas peserta BPJS  mandiri di Gunungkidul. Masalahnya, sebagian besar peserta BPJS  mandiri sudah dalam posisi kelas III. 

“Jumlah yang mutasi tidak banyak, hanya sekitar 5-10 orang,” jelasnya.

Dibagian lain keterangannya, Kabag Kesra Pemkab Gunungkidul Drs H Azis Saleh Msi berharap kenaikan ini tidak menimbulkan guncangan. Apalagi ada informasi untuk peserta BPJS  mandiri  kelas III kenaikannya akan mendapatkan subsidi pemerintah. 

“Ada masukan dari berbagai pihak, termasuk DPRD pemerintah sebaiknya memberikan semua penduduk BPJS PBI. Kalau dalam prakteknya mereka tidak mau menerima layanan pada kelasnya, biarlah mereka menjadi peserta mandiri kelas II maupun kelas I,” ujarnya.(Ewi) 

BERITA REKOMENDASI