Pemkab Bahas Gaji Kades

Editor: Ivan Aditya

GUNUNGKIDUL, KRJOGJA.com – Pemkab Gunungkidul melakukan pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang besaran gaji Kepala Desa (Kades), Perangkat Desa, hingga Staf Pemerintah Desa. Proses pembahasan tersebut diharapkan bisa diselesaikan hingga akhir tahun 2019 ini dan akan disosialisasikan ke pemerintah desa.

“Pembahasan Perbup ini juga merujuk keputusan dari Pemerintah Daerah DIY berkaitan dengan besaran upah minimum kabupaten (UMK),” kata Kepala Bidang Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul Muhammad Farkhan.

Baca juga :

Lima Kecamatan di Gunungkidul Kehabisan Dana Droping Air
Puluhan Kambing Mati Dimangsa Binatang Buas

Target penyelesaian pembahasan ini dijadwalkan pada bulan November mendatang dan penetapannya akan menunggu setelah penentuan upah minimum kabupaten. Sedangkan mengenai besaran gaji yang akan diterima oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Pemerintah Desa pihaknya belum dapat berkomentar.

Namun yang jelas merujuk keputusan pemerintah pusat dan untuk gaji Kepala Desa nantinya akan disetarakan dengan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) setara dengan golongan/ruang II A, sama halnya dengan perangkat desa akan menyesuaikan dengan peraturan yang ada.”Khusus untuk gaji staf pemerintah desa nantinya akan disetarakan dengan UMK, dari itu kita tunggu keputusan penetapan tersebut,” imbuhnya.

Rencana pemberian gaji tersebut nantinya akan menjadi beban APBDes masingmasing desa. Dengan demikian, diharapkan para perangkat desa dapat meningkatkan kinerja, mengingat kesejahteraan mereka juga telah lebih ditingkatkan oleh pemerintah. Pelayanan pada masyarakat pun wajib diutamakan, peningkatan kualitas kerja yang maksimal.

Jika mengacu bedasarkan Surat Keputusan bersama sejumlah menteri, untuk gaji Kepala Desa sendiri 100 persen dari gaji pokok ASN golongan/ruang IIA, kemudian Sekretaris Desa 90 persen, dan perangkat desa sebesar 80 persen. “Jumlah ini tentu akan disesuaikan dengan kemampuan desa,” ucapnya.

Ketua Komisi A DPRD Gu-nungkidul, Ery Agustin mengatakan berkaitan dengan disusunnya peraturan tentang gaji Kepala Desa dan jajarannya diharapkan diimbangi dengan tingkat kinerja yang maksimal dan berkualitas. Jangan sampai meskipun telah mendapatkan gaji justru bekerja menurun, karena itu secara rutin harus dilakukan evaluasi kinerja. (Bmp)

BERITA REKOMENDASI