Pemkab Gunungkidul Berencana Larang Seluruh Kegiatan Masyarakat

Editor: Ivan Aditya

WONOSARI, KRJOGJA.com – Melonjaknya kasus Covid-19 dan bermunculannya sejumlah klaster beberapa hari terakhir membuat Pemerintah Daerah Gunungkidul akan melarang seluruh kegiatan sosial masyarakat. Termasuk diantaranya hajatan yang saat ini mulai marak digelar.

Larangan ini berlaku dengan tidak memandang zona hijau, orange maupun merah. Karena mobilisasi masyarakat terutama hajatan bisa didatangi oleh warga dalam zona apapun dan berpotensi menimbulkan kerawanan dan potensi penularan.

“Harus kita waspadai bersama, karena pasca lebaran ini banyak kegiatan sosial yang melibatkan warga,” kata Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto kepada KRJOGJA.com, Jumat (11/06/2021).

Dalam rapat koordinasi pengendalian covid-19 melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menyikapi perkembangan yang terjadi, diketahui jumlah aktif Covid-19 mencapai 400 kasus lebih. Penambahan kasus terkonfirmasi positif dalam tiga hari mencapai hampir 200 warga terkonfirmasi positif dan menyebabkan lebih dari 5 orang meniggal dunia.

Bahkan pada Kamis (10/06/2021), Gunungkidul mencatat rekor penambahan terbanyak mencapai 86 orang. Pihaknya kini akan terus berkoordinasi dan setelah mendapat kesepakatan akan menyiapkan solusi dari munculnya klaster baru di Gunungkidul.

Adapun salah satu solusi yang nantinya akan ditawarkan yakni melarang seluruh kegiatan sosial di masyarakat. “Jika sudah ada kesepakatan kita akan segera membuat regulasi,” ucapnya.

Larangan tersebut termasuk di dalamnya, segala macam jenis wisuda yang belakangan banyak diselenggarakan sekolah baik tingkat SMA ataupun SMP. Ia mengatakan, untuk pelaksanaan wisudah baik drive thrue maupun acara seremonial untuk ditiadakan.

Nantinya untuk izin kerumunan tidak akan dikeluarkan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Upaya ini sebagai langkah penekanan laju perkembangan penularan covid-19.

Seperti yang sebelumnya, warga yang hendak menikah dipersilakan untuk melakukan ijab di Kantor Urusan Agama masing-masing kapanewon. “Jika berpedoman PPPKM mikro memang zona hijau boleh, tapi kan yang kondangan warga dari berbagai RT yang bisa jadi dari zona orange dan merah,” terangnya. (Bmp)

BERITA REKOMENDASI