Pemkab Siapkan SK Bupati Untuk Kesejahteraan dan Tunjangan GTT

Editor: KRjogja/Gus

WONOSARI, KRJOGJA.com – Kabar gembira bagi para Guru Tidak Tetap (GTT) di Kaputaten Gunungkidul. Saat ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) tengah melakukan pendataan GTT untuk mendapatkan Surat Keterangan (SK) Bupati yang berkaitan dengan kesejahteraan dan tunjangan tiap bulan sebagai legalitas bagi para GTT.

"Saat ini kami tengah melakukan pendataan bagi para GTT," kata Kepala Disdikpora Gunungkidul, Bahron Rasyid Senin (4/3).

Pemberian SK bupati tersebut diakui mundur dari jadwal yang ditetapkan karena adanya beberapa GTT yang sudah diterima sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan juga seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bukan berarti Pemkab Gunungkidul mengulur-ulur waktu penerbitan SK bupati tetapi karena berkaitan dengan adanya perpres tentang rekrutmen PPPK.

Dalam proses untuk pendataan ulang dilakukan karena sebagian diterima CASN. "Dengan turunnya peraturan presiden (perpres) terkait PPPK proses untuk SK bupati mundur dari jadwal," imbuhnya.

Sebelum dibukanya CASN dan juga PPPK jumlah GTT yang akan mendapatkan SK sebanyak 772, personel namun kuota tersebut berubah setelah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan 251 CASN dibidang pendidikan.

Sehingga saat ini dilakukan pemetaan kembali terkait dimana saja yang masih membutuhkan formasi dan  nantinya GTT yang diberikan SK Bupati harus sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Bagi GTT yang mendapatkan SK Bupati nantinya akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp 600 ribu.

"Syarat SK bupati di suatu sekolah harus ada formasi, lalu GTT memenuhi syarat akademis. Besaran selama ini kita siapkan Rp 600 ribu per orang. "Karena jumlah GTT sudah berkurang kemungkinan akan ada penambahan, tetapi akan kita lihat dulu kedepannya seperti apa," terangnya.

Terpisah, Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Aris Wijayanto, mengatakan pihaknya saat ini berkonsentrasi pada perekrutan PPPK, namun pihaknya berharap agar SK Bupati dapat segera diberikan kepada para GTT. Harapan kami, setelah proses PPPK untuk guru K2 dapat segera diterbitkan. Kami sangat menunggu SK Bupati karena sebagai dasar dan legalitas dan payung hukum," terangnya. (Bmp)

BERITA REKOMENDASI