Target Pajak Kendaraan Bermotor di Gunungkidul Terpenuhi

Editor: Ivan Aditya

GUNUNGKIDUL, KRJOGJA.com – Kesadaran wajib pajak Kendaraan Bermotor (ranmor) di Kabupaten Gunungkidul meskipun untuk membayar tunggakan maupun pajak tahunan ditengah pandemi Covid-19 tetap tinggi. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Gunungkidul mencatat hingga memasuki akhir September tahun ini melebihi target.

Selama triwulan I sampai dengan III target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 105 persen. Sedangkan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga melebihi target.

“Kita optimis sampai dengan tutup tahun seluruh target pendapatan akan tercapai bahkan meningkat,” kata Kasi Pendaftaran dan Penetapan Singgih Margono didampingi Kepala KPPD M Yulianto, Rabu (23/09/2020).

Untuk memenuhi target yang ditentukan yakni untuk PKB sebesar Rp 66 miliar, BBNKB sebesar Rp 29 miliar diperlukan kerja keras dan tida terlepas dari sosialisasi dan penagihan secara jemput bola hingga seluruh pelosok kediaman wajib pajak. Dari propram optimalisasi selama ini berdasarkan evaluasi dari kumulatif jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat se-Gunungkidul sebanyak 315 ribu unit, tercatat kurang lebih hanya ada 7 persen dalam posisi menunggak.

“Kegiatan sosialisasi ini akan terus kita tingkatkan dan pelayanan dengan berbagai kemudahan juga akan dilaksanakan ke desa-desa,” imbuhnya.

Secara rinci dijelaskan pendapatan pajak kendaraan bermotor dari triwulan I-III target Rp 46.050.376.000 realisasinya Rp 49.050.376.000 atau dalam persentasi mencapai 105 persen. BBNKB target 18.425.538.000 realisasinya mencapai Rp 20.551.538.000.

Pihaknya optimis hingga tutup tahun yang hanya tinggal satu triwulan target pendapatan pajak akan terlampaui. Dari evaluasi yang dilakukan selama ini dan didukung dari gencarnya sosialisasi dan peningkatan pelayanan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya baik untuk pajak tahunan maupun lima tahunan.

Pihaknya juga optimis ditengah pandemic Covid-19 Pemda DIY melalui Peraturan Gubernur Nomor 82/2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau Pembebasan denda yang semula berlaku mulai April sampai 30 September 2020 kini diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2020.

“Pelayanan dengan berbagai model akan terus kita lakukan agar berdampak terhadap pendapatan daerah dari sektor pajak tersebut,” terangnya. (Bmp)

BERITA REKOMENDASI