UPK Kecamatan Panggang Tandatangani Nota Kesepakatan dengan Kejaksaan

GUNUNGKIDUL, KRJOGJA.com – Unit Pengelola Kegiatan –Pengelola Pemberdayaan Masyarakat (UPK-PPM)  Panggang,  Kecamatan Panggang  melakukan penandataganan nota kesepakatan atau 'Memorandum of Understanding' (MOU) dengan Kejaksaan Negeri Wonosari, Gunungkidul. Penandatanganan nota kesepakatan ini sesuai dengan Peraturan perundangan kepada kelembagaan di wilayah kerjanya, dan tidak hanya lembaga setingkat kabupaten saja. 

“Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan bantuan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” kata Kepala Kejari Gunungkidul Asnawi Mukti, SH MH Kamis (19/12/2019).

Unit pelaksana kegiatan  merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat kecamatan dalam Forum Musyawarah Antar Desa dalam satu wilayah kecamatan dan berfungsi mengelola dan melestarikan aset dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) khususnya pada pengelolaan dana bergulir. Dengan nota kesepakatan kerjasama ini dihrapkan bisa  membantu  pembinaan dan penagihan tunggakan pemanfaat UPK serta bantuan hukum lain yang diperlukan. Karena  dana bergulir tersebut merupakan amanah pemerintah yang harus tetap dilestarikan khususnya untuk seluruh warga masyarakat Kecamatan Panggang.  

“Melalui kegiatan UPK diharapkan kegiatan usaha terwujud dan  pemberdayaan masyarakat  dapat dilaksanakan dengan lancar,” imbuhnya.

Manager UPK PPM PANGGANG Imam Bukhori ST pihaknya selalu  melakukan inovasi untuk menjaga performa pengelolaan kelembagaan secara transparan dan akuntabel dengan basis laporan online up to date  melalui web:panggang.siupk.id sebagai kunci keberhasilan. Dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, serta pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah, pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan menuju kemandirian dapat tercapai. Saat ini dengan aset sebesar Rp 9,5 Milyar di wilayah kecamatan Panggang maka akan berpotensi terjadi permasalahan yang dihadapi.

”Dengan demikian kita  mengajukan permohonan kerjasama bantuan hukum kepada Kejari dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan bantuan hukum,” ucapnya.

Dengan  bertindak sebagai Kuasa Hukum, pertimbangan Hukum dalam bentuk Legal Opinion (LO) dan Legal Assisten (LA) serta tindakan hukum perdata yang semuanya akan dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). (Bmp)

BERITA REKOMENDASI