Wawancara Khusus Anggota DPR RI Subardi Soal Prospek Pariwisata di Gunungkidul

Editor: Ivan Aditya

MENYANDANG status sebagai daerah termiskin di DIY, Kabupaten Gunungkidul perlu berbenah. Tanpa ada gebrakan, kesejahteraan masyarakat sulit meningkat. Potret lambannya pembangunan di Gunungkidul dirasakan Anggota DPR RI Dapil DIY Subardi, usai berkunjung ke obyek wisata baru Heha Ocean View, Sabtu (21/02/2021).

Ia menilai, pemerintah kabupaten Gunungkidul tidak bergerak cepat merespon hadirnya investor di bidang pariwisata seperti HeHa. Urusan perizinan pun terlalu rumit dan sulit.

Legislator dapil DIY itu menilai ada yang salah dengan paradigma dan strategi pembangunan di Gunungkidul. Berikut wawancara selengkapnya :

Bagaimana pembangunan Gunungkidul saat ini?
Harus diakui pembangunan Gunungkidul tertinggal dengan daerah lain di DIY. Angka kemiskinannya  naik dari 16,61 persen di tahun 2019, menjadi 17,07 persen di 2020. Saya katakan Kabupaten Gunungkidul butuh gebrakan. Titik lemahnya di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang masih menerapkan strategi konvensional dalam pembangunan.

Seperti apa strategi konvensional itu?
Saya ambil contoh saat kemarin berkunjung ke obyek wisata Heha Ocean View di Kalurahan Girikarto, Kapanewon Panggang. Ini obyek wisata luar biasa, dengan pemandangan Samudera Hindia yang membentang luas beririsan dengan tebing dan perbukitan khas topografi Gunungkidul. Tetapi perizinannya belum rampung sejak akhir tahun 2020. Ternyata pelayanannya masih konvensional dan terlalu lama. Pemkab tidak bergerak cepat merespon hadirnya investor.

Jadi, kesalahan strategi membuat Gunungkidul tertinggal?
Ya, strategi pembangunan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Pemkab tidak responsif. Urusan perizinan saja rumit dan berbelit. Bayangkan, di saat kabupaten lain harus cari investor kemana-mana (hingga ke luar negeri), di sini investor seperti HeHa datang sendiri, beli lahan sendiri, garap sendiri. Tetapi sayangnya Pemkab tidak responsif.

Bukankah kewajiban Investor untuk mengurus perizinan?
Betul. Jangan sampai aspek hukumnya bermasalah. Tetapi, pemkab harus ramah terhadap investor. Kalau Presiden Jokowi selalu bilang “Negara harus hadir dalam segala aspek,” disini Pemkab harus hadir. Jangan pasif seperti ini. Bisa-bisa investor lari. Tengoklah kabupaten Batang dan Kendal yang kini berkembang menjadi kawasan industri. Ini saya lihat, pelayanannya sudah satu atap, tetapi “pintu dan mejanya berantakan.” Akhirnya menjadi rumit dan berbelit.

Apakah pembangunan harus bergantung pada investor?
Tidak juga. Pembangunan itu bermacam-macam. Ada pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor-sektor andalan, pembangunan kesehatan, digital, dll. Saya lihat, Gunungkidul perlu serius membangun sektor pariwisata. Potensinya sangat luar biasa. Kita lihat, dari garis pantai sepanjang 70 km, baru berapa yang dikelola? Hanya sedikit saja. Itupun sebagian inisiatif masyarakat melalui Pokdarwis. Dengan potensi ini, Pemkab seharusnya lebih gesit menggandeng investor.

Bagaimana dengan sektor pertanian?
Gunungkidul jangan bertumpu hanya pada satu sektor. Sektor pertanian memang bagus, kita bersyukur atas capaian ini. Tetapi suatu saat lahannya tidak bertambah, sumber daya airnya tidak memadai, sementara populasinya terus meningkat. Maka perlu sektor andalan, yakni pariwisata.

Apakah optimistis sektor Pariwisata lebih cerah?
Sangat optimis. Di bidang pariwisata, Gunungkidul punya segalanya untuk maju. Dengan banyaknya kunjungan wisata, ini akan membawa multiplayer effect. Infratruktur akan maju, menyerap tenaga kerja, pendapatan masyarakat meningkat. Sektor lain seperti transportasi, penginapan, fashion, kuliner, UMKM dll semua akan menggeliat. Target ini bisa terlaksana tergantung Pemkab, melayani atau membenani. Saya yakin kalau Pemkab serius, pariwisata Gunungkidul mampu menyaingi Bali.

Perubahan paradigma pembangunan tanggungjawab siapa?
Tanggungjawab semua pihak, utamanya Pemkab. Saya sifatnya mengawasi dan mengoreksi, karena fungsi itu melekat pada saya selaku anggota DPR. Pemkab harus mengubah paradigma pembangunan yang dulu kerap “menjual kemiskinan” dengan mengharapkan bantuan. Saya khawatir kebiasaan ini melekat, jangan lagi menjual kemiskinan, daerah gersang, dan tertinggal. Itu kan demi bantuan mengalir. Ini paradigma lama yang harus dibuang. Jangan bergantung pada bantuan, tetapi inisiatif menjual konsep. Buatlah program pembangunan yang lebih tertata, termasuk pemetaan tata ruang pariwisata.

Ubah stigma birokrasi yang rumit, sulit, dan berbelit, menjadi birokrasi yang melayani. Targetkan segala perizinan rampung dalam tempo singkat. Saya yakin, sektor pariwisata Gunungkidul akan berkembang pesat dan masyarakatnya lebih sejahtera. (*)

BERITA REKOMENDASI