Isu Politik Identitas Mulai Merebak, Nalar Kebhinnekaan Perlu Dirawat

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Persoalan intoleransi atau tidak saling menghargai perbedaan masih kerap muncul mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman suku, ras, golongan maupun agama. Seiring menghangatnya suhu politik jelang Pilpres 2024, mulai tampak hembusan isu politik identitas yang memicu intoleransi dan mengancam kebhinnekaan.

Sebagai bentuk antisipasi berkembangnya intoleransi dan politik identitas yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Lembaga Constitutional Law Study (CLS), menggelar dialog kritis dengan tema Indonesia Kita: Merawat Nalar Keberagaman, Memperkokoh Kebhinnekaan, Sabtu (28/5/2022). Diskusi digelar di Kafe Arrasah Kopi Madumurti, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, dihadiri sedikitnya 50 mahasiswa perwakilan dari berbagai organisasi daerah di Yogyakarta.

Direktur CLS, Abdul Haris Nepe mengungkap, kendati Pilpres atau Pemilu 2024 masih jauh, namun isu-isu politik identitas sudah mulai muncul, terutama di media sosial. Hal itu dibarengi dengan mencuatnya praktik-praktik intoleransi di tengah masyarakat, meski kecenderungannya masih sporadis di berbagai daerah, namun hal itu cukup mengkhawatirkan.

“Apabila fenomena ini tidak dibendung, dikhawatirkan akan menumbuhkan akar konflik yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Nalar Kebhinnekaan ini perlu terus dirawat. Sebab nalar atau persepsi inilah yang sesungguhnya bisa merubah sikap masyarakat,” ungkap Haris.

Haris menilai, Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, yang apabila menjadikan perbedaan sebagai akar konflik, maka sudah hal itu berarti menafikkan ketetapan-ketetapan Tuhan. “Perbedaan itu sunatullah atau sudah menjadi ketetapan Tuhan,” sambungnya.

Mahasiswa Ilmu Hukum Tatanegara Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta ini menjelaskan, Dialog Kritis yang dihelat CLS bertujuan untuk menjaring gagasan-gagasan tentang keberagaman dan kebhinnekaan, baik dari para narasumber pemantik diskusi maupun dari peserta yang berasal dari berbagai daerah dan latar belakang.

“CLS yang concern dalam studi hukum tata negara ini memang baru satu tahun berdiri, anggotanya mahasiswa dari berbagai daerah, dan lintas iman. Dalam diskusi ini kami juga mengundang berbagai organisasi daerah untuk berdiskusi tentang konsep nalar keberagaman dan kebhinnekaan. Ini baru langkah awal. Ke depan kami akan membuat kajian yang lebih mendalam untuk kemudian dibuat rekomendasi konsep yang nantinya akan ditawarkan kepada pemangku kebijakan sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakannya,” tandas dia.

Dialog yang menghadirkan dua narasumber, yaitu aktivis anti radikalisme, Totok Purwanto dan aktivis perempuan, Elna Vebi Astuti berjalan menarik. Dalam pemaparannya, Totok Ispurwanto mengatakan, saat ini geliat politik identitas sudah mulai terlihat terutama di media sosial, meski pemilu 2024 masih panjang. Menurut dia politik identitas yang mengarah kepada ancaman disitegrasi bangsa ini perlu dicegah dengan merawat nalar kebhinnekaan.

BERITA REKOMENDASI