DIY

Izin Kraton Diperlukan Untuk Perubahan Status Tanah

YOGYA, KRJOGJA.com – Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota No 049/34-71 HP 02/1/2020 yang meminta Pengugat Ir Made Suardana untuk memohon persetujuan Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat terlebih dahulu dalam peningkatan status tanah, sudah sah dan sesuai prosedur.

“Berdasar Surat Gubernur (SG) DIY No 593/4811 tanggal 12 November 2912, SG DIY 593/0708 tanggal 15 Februari 2013 bahwa Perpanjangan Hak Pakai, Hak Guna Bangunan dan Peningkatan Hak atas Tanah Negara yang dikuasai Pemerintah DIY harus memperoleh persetujuan dari Gubernur DIY, baru diproses di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota DIY.

Demikian juga SG DIY No 590/8249 tanggal 2 Juni 2020 bahwa setiap proses agar selalu melibatkan Pemda DIY,” jelas Kuasa Hukum Tergugat I Rachmad Nugroho SH dalam jawaban atas gugatan PTUN, Kamis (26/11). Hal itu disampaikan pada sidang kedua gugatan Ir Made Suardana ke PTUN, di hadapan majelis hakim terdiri Agustin Andriyani SH, Dini Pratiwi SH, dan Cristin SH.

Sebelumnya diberitakan KRJogja.Com, Rabu (25/11) Ir Made Suardana (57) melalui Kuasa Hukum Widyo Seno SH dan Sugeng Pangestowo SH mengajukan gugatan PTUN dengan Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogya dan Tergugat II Panitikismo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pasalnya, Penggugat yang berniat membuat perubahan status tanah dari sertipikat hak pakai (SHP) menjadi sertipikat hak milik (SHM)atas tanah seluas 224 M2 di Jalan Mayang Baciro Gondokusuman Yogya, yang dianggap telah memenuhi semua persyaratan namun mengalami kesulitan.

BERITA REKOMENDASI