Kebijakan PPKM Butuh Komitmen Bersama

YOGYA, KRJOGJA.com – Kebijakan pemerintah untuk memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai 16 Agustus harus diimbangi dengan komitmen pembatasan mobilitas dan pelaksanaan 5M. Apapun model PPKM yang diterapkan oleh pemerintah kalau testing, tracing dan treatment (3T) tidak dilaksanakan, begitu pula dengan pembatasan mobilitas hasilnya tidak akan maksimal. Selain penerapan 5 M, pelaksanaan 3T dan pembatasan mobilitas diyakini masih efektif untuk mencegah penularan Covid-19.

“Sebetulnya keputusan pemerintah untuk menerapkan PPKM cukup bagus, khususnya yang berkaitan dengan pembatasan mobilitas. Tapi kalau dalam pelaksanaannya 3T tidak jalan, begitu pula dengan pembatasan mobilitas hanya dilaksanakan setengah-setengah hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan. Selain itu faktor lain yang menjadikan PPKM Darurat kurang maksimal adalah mobilitas di dalam pemukiman belum bisa ditekan,” kata Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Satria Wiratama di Yogyakarta, Sabtu (14/8/2021) malam.

Bayu Satria mengatakan, sejumlah upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan Covid-19. Mulai dari penegakkan Prokes (5 M), penyediaan Isolasi Terpusat (Isoter) sampai percepatan vaksinasi sampai menjadikan kartu sebagai syarat diharapkan bisa menekan penularan kasus Covid. Namun semua itu tidak akan bisa maksimal jika tidak diimbangi dengan kesadaran dari dalam diri masyarakat baik dalam penegakkan Prokes maupun pembatasan mobilitas. Karena menjadikan kartu vaksin sebagai syarat masuk di pusat perbelanjaan atau perjalanan dikhawatirkan hanya efektif diawal. Tapi nanti akan kebobolan juga dan bermasalah karena vaksinasi masih kurang distribusi atau suplai vaksinnya.

“Saya kira supaya penerapan PPKM bisa benar-benar efektif harus ada kebijakan yang dijalankan dengan pengawasan yang ketat di semua lini. Selain itu yang penting dan perlu diperhatikan adalah 3T dan 5 M, terutama memakai masker dobel,” ujarnya.

BERITA REKOMENDASI