Keluhan Bantuan Sosial Harus Segera Direspons

YOGYA, KRJOGJA.com – Bantuan-bantuan dari pemerintah, baik bantuan sosial, bantuan sosial tunai (BLT) kepada masyarakat secara langsung harus diawasi. Hal ini menyangkut transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Harapan tersebut disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI M Afnan Hadikusumo, Kamis (25/6/2020). “Keluhan masyarakat cukup banyak,” ujar Afnan yang berasal dari Dapil DIY.

Adapun keluhan yang ditangkap pihaknya diantaranya, meliputi kriteria penerima BLT atau Bansos covid, bagaimana proses pendataannya (apakah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah ada ataukah didata ulang), apakah pendataan mengacu kepada 14 kriteria kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik, bagaimana dengan keluarga yang tidak memiliki rekening bank jika penyalurannya melalui rekening bank.

Selain itu juga kebingungan kemana mengadu jika terdapat masalah terkait pendataan dan penyaluran BLT atau bansos Covid-19 sering mencuat. Masalah beberapa Kepala Keluarga (KK) yang tinggal dalam satu rumah tetapi belum memiliki KK sendiri juga ditanyakan. Juga keluhan desa bisa melakukan pemotongan besaran BLT dengan maksud agar bisa dibagi rata kepada warga lain yang sudah terdata.

“Nah, temuan-temuan semacam ini kiranya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Dan fungsi sari pengawasan, agar problem di lapangan tidak terulang kembali,” ujar Afnan.

BLT

BERITA REKOMENDASI