KPPU Lakukan Pengawasan Harga Minyak Goreng

YOGYA, KRJOGJA.com – Meski Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk harga minyak goreng. Tapi dalam realita di lapangan belum sepenuhnya sama dan sesuai dengan harapan. Bahkan dalam beberapa kasus, ketika harga minyak goreng di beberapa lokasi sudah turun, stoknya justru langsung menipis. Menyikapi hal itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) VII DIY-Jateng terus melakukan pemantauan dan pengawasan.

“KPPU berharap harga pasar minyak goreng dapat berjalan sesuai hukum pasar dan tidak dipengaruhi adanya kartel atau kesepakatan akan tetapi hukum supply and demand. Untuk itu kami berharap berharap pemerintah mendorong pelaku usaha untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Karena KPPU khawatir kenaikan harga minyak goreng secara bersamaan dalam beberapa bulan terakhir tidak wajar. Apalagi hal ini tidak sifatnya nasional, jadi tidak hanya di satu daerah,” kata Kepala Kantor Wilayah VII KPPU, M Hendry Setiawan didampingi Yossi Extrada (staf kajian& advokasi) dan Agastya Amarrulah (staf administrasi) saat bersilaturahmi dengan Direktur Produksi, PT BP Kedaulatan Rakyat Baskoro Jati Prabowo SSos didampingi Pemred SKH Kedaulatan, Octo Lampito MPd di kantor KR, Kamis (3/2/2022).

Menurut Hendry, saat ada kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO), maka situasi itu dijadikan momentum untuk pelaku usaha minyak goreng pada perusahaan besar untuk menaikkan harga. Padahal seharusnya mereka yang pabriknya terintegrasi secara vertikal dengan kebun sawit, mendapat pasokan dari kebunnya sendiri. Sehingga idealnya harga minyak goreng mereka tidak terpengaruh harga CPO internasional.

Untuk mengatasi kenaikan itu pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. Termasuk dengan melakukan operasi pasar tapi hasilnya belum sesuai dengan harapan. Begitu pula upaya penetapan harga oleh pemerintah dikhawatirkan hanya bagus dalam jangka pendek, namun di jangka panjang belum dapat menyelesaikan persoalan.

“Minyak goreng menjadi kebutuhan pokok yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Untuk itu perlu ada pengawasan supaya kebijakan pemerintah bisa diterapkan dengan baik di level bawah dan KPPU berusaha untuk melaksanakan hal itu,” terangnya. (Ria)

 

BERITA REKOMENDASI