39 Anggota DPRD Kulonprogo Dilantik, Kualitas Dewan Dipertaruhkan

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Sebanyak 39 dari 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulonprogo masa jabatan 2019-2024 resmi dilantik, dengan pengucapan sumpah janji dipandu Ketua Pengadilan Negeri (PN) Wates, Marliyus SH MH di ruang sidang paripurna DPRD Kulonprogo, Senin (12/08/2019). Satu anggota yakni Agung Raharjo ST tidak bisa hadir, karena sedang melaksanakan ibadah haji. Pelantikan anggota DPRD ini, dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh pimpinan DPRD periode lalu Akhid Nuryati SE, dengan agenda tunggal Pengucapan Sumpah/janji Anggota DPRD masa jabatan 2019-2024. 

Dalam Rapat Paripurna juga diumumkan oleh Sekretaris DPRD Drs Yohanes Irianta MSi susunan Pimpinan Sementara DPRD, yaitu sesuai perolehan kursi partai politik peserta pemilu. Susunan Pimpinan Sementara yakni Akhid Nuryati SE dari PDIP sebagai Ketua Sementara DPRD dan H Ponimin SE MM dari PAN sebagai Wakil Ketua Sementara.

Gubernur DIY Hamengku Buwono X dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati (Wabup) Kulonprogo Drs H Sutedjo menyatakan, saat ini tantangan DPRD adalah menjalankan reformasi politik total, untuk menangkis isu-isu negatif yang selalu berkembang. Sehingga demokrasi dan demokratisasi bisa dipercaya sebagai sebuah proses yang paling tepat. Anggota dewan juga harus mempunyai hati nurani dan obligasi moral untuk menuntaskan pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penegakan supremasi hukum yang ditunggu masyarakat.

Gubernur DIY mengingatkan, untuk menjaga kualitas DPRD yang merepresentasi pluralitas aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Kulonprogo. Dengan cara ini dinamika politik yang berlangsung dapat semakin dekat seiring dengan perkembangan aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat, sehingga makna DPRD sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan bisa terwujud. 

Ketua DPRD Kulonprogo periode 2014-2019 Akhid Nuryati SE menyatakan, sebagai pelaksanaan fungsi DPRD selama 5 tahun dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah telah menghasilkan: persetujuan Bersama Bupati atas Peraturan Daerah sebanyak 64 buah, Peraturan DPRD sebanyak 77 buah, Keputusan DPRD sejumlah 177 buah, Keputusan Pimpinan DPRD sebanyak 38 buah. Pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD telah memberikan rekomendasi konstruktif. 

"Pelaksanaan fungsi penyanggaran, telah mengarahkan kebijakan umum anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kami juga memperoleh penghargaan dari Menteri Dalam Negeri karena telah membangun hubungam kemitraan yang baik bersama kepala daerah," urai Akhid sambil menambahkan, program besar yakni pembangunan JJLS, Bandara, kegiatan penambangan yang menimbulkan permasalahan, DPRD ikut menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat dari kegiatan tersebut.(Wid/Rul)

BERITA REKOMENDASI