ADD Bisa Dinaikkan, Asal Dibantu Optimaliasi PAD

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kulonprogo bisa dinaikkan menjadi 15 persen. Asal satu, dibantu dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti diketahui, sekarang ADD masih di posisi minimal (10 persen).

Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Akhid Nuryati SE pada Musyawarah Daerah (Musda) 2 Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kulonprogo, di Gedung Serba Guna Kalurahan Gerbosari Kapanewon Samigaluh, Sabtu (23/07/2022). Selain Ketua DPRD, hadir pula Asda 1 Setda (mewakili Pj Bupati), PP PPDI, PPDI DIY, serta lainnya.

“Untuk mengoptimalkan PAD, maka tiap kalurahan harus tahu potensi masing-masing. Bila tidak ada potensi, maka bisa misalnya dengan listrikisasi, sehingga masyarakat bisa berdaya,” ucap Akhid yang mengapresiasi kontribusi yang luar biasa dari PPDI dan mengajak untuk lebih meningkatkan kepekaan dalam menjalankan tupoksinya.

Asisten Daerah (Asda) 1 Setda Kulonprogo Drs Jazil Ambar Was’an berterima kasih kepada pemerintah kalurahan/kelurahan atas perjuangan dan kinerjanya dalam menyukseskan pembangunan di wilayahnya. Sebab kalurahan/kelurahan ini merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Perlu diingat, tujuan menjadi perangkat desa bukan untuk mencari kekayaan (menjadi kaya), akan tetapi melayani masyarakat. Jabatan yang diemban sebagai perangkat desa harus dipandang sebagai amanah yang harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, bukan mencari gengsi dan ingin dihormati lebih tinggi oleh masyarakat,” kata Ambar.

Moh Tahril SPd Ketua Umum PP PPDI mengingatkan terkait isu nasional 2024, PPDI pasti terseret, karena itu harus lebih hati-hati, sebab PPDI tidak ke mana-mana. “Dengan adanya PPDI, dulu perangkat desa yang termarjinalkan atau terpinggirkan, semoga sekarang akan menjadi status yang dirindukan,” ujar Moh Tahril yang mengingatkan pula untuk saling jalin komunikasi antar perangkat desa, paguyuban yang ada, kepala desa, dan pemerintah daerah. (Wid)

BERITA REKOMENDASI