Afnan Hadikusumo Urai Alasan RUU HIP Tidak Diperlukan

Editor: Ivan Aditya

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Anggota DPD RI Daerah Pilih DIY, Afnan Hadikusumo menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). RUU tersebut dinilai masih belum memenuhi asas-asas penyusunan suatu undang-undang dan tak diperlukan untuk Indonesia.

Afnan mengatakan RUU HIP tidak memenuhi aspek filosofis, dimana Pancasila merupakan staats fundamental norm atau pokok-pokok kaedah fundamental negara sebagai kaidah fundamental negara diaktualisasikan dalam pasal-pasal dan ayat UUD tahun 1945 sehingga disebut berfungsi sebagai dasar negara. Selain itu Pancasila memiliki fungsi sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan sebagai ideologi nasional.

“Dari aspek sosiologis, penyusunan RUU HIP menimbulkan misleading dari rumusan norma hukum, antara HIP menjadi pedoman dan iptek menjadi landasan. Bahkan rumusan HIP juga tidak jelas, terutama dalam memberikan peran kepada presiden sebagai implementor pembinaan HIP. Jika presiden ditempatkan sebagai sebuah lembaga dan bukan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, maka harus diperhitungkan persinggungan politik egosentrisme. Atas dasar itulah, maka tidak diperlukan lagi perumusan nilai-nilai Pancasila dengan membentuk UU HIP,” ungkap Afnan usai sosialisasi Pancasila di SMK Muhammadiyah 3 Wates, Sabtu (27/06/2020).

RUU HIP menurut Afnan juga tidak dapat diimplementasikan karena politik hukum menempatkan RUU ini menjadi UU payung atau UU pokok. “Terlebih lagi dalam RUU itu disebutkan bahwa bagi penyelenggara negara dalam menyusun, merencanakan dan menetapkan kebijakan pembangunan nasional harus merujuk pada UU HIP ini atau istilahnya UU payung. Sayangnya dalam konstruksi hukum di Indonesia tidak dikenal dengan UU payung atau UU satu lebih tinggi dari UU yang lainnya, maka tidak bisa diimplementasikan karena akan banyak bertabrakan antar aturan hukum juga,” sambung dia.

Mayoritas anggota DPD RI menurut Afnan sudah menyampaikan penolakan pada pembahasan RUU HIP. Afnan pun meminta stakeholder terkait untuk berfokus memastikan pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila di tengah bencana pandemi Covid yang menguras hati serta materi masyarakat.

“Saat ini paling penting implementasi sistem ekonomi Pancasila, misalnya dengan pengelolaan sistem keuangan yang baik dengan berlandaskan nilai agama atau ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan gaji dan fasilitas karyawan sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta menghasilkan produk usaha terbaik, tidak bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat sehingga dapat menjaga persatuan bangsa. Selain itu, bagaimana mengedepankan permusyawaratan dalam perusahaan untuk memutuskan segala masalah, itu juga sangat penting,” pungkas Afnan. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI