Besok Panlih Cawabup Kulonprogo Konsultasi ke Gubernur DIY

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati (Panlih Cawabup) di DPRD Kabupaten Kulonprogo saat ini tahapannya sudah sampai penjadwalan dan penyusunan tata tertib (tatib) pemilihan. Masyarakat diminta tetap bersabar dan mempercayakan kepada mekanisme yang sudah diatur, karena Panlih pedomannya berdasar regulasi.  

Hal itu dikatakan Ketua Panlih Cawabup, Istana SH MIP. "Jumat besok panitia konsultasi ke Gubernur DIY, dan pekan ini diharapkan selesai.  Pekan depan penetapan tatib dan jadwal ke Badan Musyawarah (Bamus)," Kata Istana, Rabu (18/12/2019) malam.

Terkait jadwal pemilihan, dijelaskan Istana,  secara pasti memang belum ditetapkan karena menyesuaikan dengan rekomendasi. Namun rencananya 23 Desember 2019, tapi kalau tidak nyandak karena mepet libur dan lain-lain, diundur sampai 7 Januari 2020. 

"Sampai saat ini kami belum menerima dua nama cawabup. Ini bukan molor dari jadwalnya, karena memang kita baru bekerja sekitar dua pekan, padahal Panlih baru ditetapkan awal Desember dan jatah kerjanya 3 bulan ke depan," tandasnya.

Istana berharap masyarakat tetap bersabar dan mempercayakan kepada mekanisme yang sudah diatur, sebab semuanya harus cermat. "Kita mau cari pemimpin wakil bupati yang akan bekerja selama 2,5 tahun. Setiap hari orang bertanya kapan pemilihan. Mencalonkan sebagai kades saja pakai prosedur, apalagi wakil bupati. Panlih akan bekerja dengan baik agar menghasilkan pemimpin yang baik pula. Kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya agar semuanya nanti clear," ujar Istana yang menjabat pula Ketua Fraksi PDIP, Ketua Komisi IV, dan Sekretaris DPC PDIP Kulonprogo. 

Panlih Cawabup harapannya bisa tepat waktu dan tidak menimbulkan masalah. Sebab dalam bekerja punya modal yang kuat dan tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain yang gagal. Modal kuat pertama, partai pengusung solid, sepakat untuk mengisi jabatan kekosongan wabup. Ada enam partai pengusung yakni PDI Perjuangan mempunyai kuota 12 kursi (20 persen) sebenarnya boleh mengusung sendiri tetapi tetap bersama sekber, kemudian PAN, Golkar, PKS, Nasdem, dan Hanura tidak punya kursi di DPRD sehingga tidak bisa mengusulkan tetapi tetap dicantumkan sebagai partai pengusung. 

"Modal kedua, bupatinya merasa membutuhkan wakil, jadi bupati tidak akan menghambat proses dan justru akan mendorong secepat-cepatnya agar proses ini bisa berjalan. Serta yang ketiga, DPRD juga solid, sepakat untuk mengisi dan menyelesaikan pemilihan, terbukti dengan sudah terbentuknya pansus/panlih serta tahapan-tahapan yang sekarang sudah dilaksanakan," pungkas Istana.(Wid)

BERITA REKOMENDASI